Keppres IKN Diserahkan kepada Prabowo, Adi Prayitno: Kalau Disahkan Jokowi, Orang Anggap IKN Produk Gagal

ThePhrase.id - Pengamat politik, Adi Prayitno merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menyerahkan Keppres Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada calon Presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk disahkan di masa jabatannya.

Adi menyoroti pembangunan infrastruktur IKN yang masih belum maksimal dari beberapa aspek, sehingga belum ada pihak yang mau tinggal di daerah tersebut.

“Infrastrukturnya belum maksimal, ekosistem, sosial, ekonomi, dan politiknya belum terbangun, dan sangat kelihatan tak ada orang yang mau tinggal di situ,” ucap Adi kepada awak media usai hadiri acara Seminar Nasional Rekonstruksi Kehidupan Demokrasi, Politik, Hukum dan Keadilan Sosial dalam Cita Negara yang Merdeka dan Berdaulat di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, pada Rabu (9/10).

Apabila Keppres IKN disahkan di masa pemerintahan Presiden Jokowi, lanjut Adi, masyarakat akan menilai IKN sebagai produk gagal.

“Artinya, kalau IKN ini disahkan juga oleh Jokowi, Keppresnya, orang akan menganggap ini adalah IKN produk gagal,” imbuhnya.

Ia mengatakan bahwa penyerahan Keppres kepada Prabowo tersebut menimbulkan tanda tanya bagi publik, karena masyarakat umum mengetahui bahwa IKN merupakan proyek mercusuar Presiden Jokowi.

Namun, Adi menjelaskan apabila membaca secara politik, ada dua hal yang menjadi pertimbangan Jokowi. Pertama, Presiden Ke-tujuh RI itu tidak ingin Keppres IKN ditandatangani ketika infrastrukturnya belum siap karena khawatir mendapatkan respons negatif dari masyarakat.

“Jadi dikhawatirkan ketika IKN sudah pindah dengan Keppres itu, dikhawatirkan ini justru akan menjadi legacy yang terus menuai cibiran, caci maki, dan kritik secara terbuka,” tukasnya.

Manfaatkan Narasi ‘Keberlanjutan’ Prabowo-Gibran

Pertimbangan kedua, Adi menilai Presiden Jokowi melihat kesempatan di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran yang menarasikan keberlanjutan dari program-program pemerintahan yang sudah dan masih berjalan.

“Jadi, hal-hal yang ditinggal oleh Jokowi yang per-hari ini belum rampung, belum tuntas, belum maksimal, jadi sorotan publik seperti IKN, ini akan dibebankan kepada pemerintahan yang baru,” ungkap Adi.

Sehingga jika disederhanakan secara politik, hal tersebut sebagai salah satu bentuk bahwa persoalan IKN bukan persoalan Jokowi, melainkan pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun ke depan.

“Jadi, Jokowi bisa berkelit, Jokowi bisa punya alibi, bahwa IKN itu yang bisa mensukseskan adalah pemerintahan yang baru. Apalagi yang baru ini ideologinya ‘keberlanjutan’,” tandasnya. (Rangga)