Kesalahan Tata Kelola Keuangan Jadi Alasan Syuriyah PBNU Desak Gus Yahya Mundur sebagai Ketum

ThePhrase.id - Risalah Rapat Harian Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum PBNU.

Ada tiga alasan utama desakan mundur terhadap Gus Yahya dilakukan. Alasan itu termaktub dalam risalah tersebut, salah satunya soal tata kelola keuangan di lingkungan PBNU.

Rapat Harian Syuriah PBNU yang dipimpin oleh Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar itu menemukan indikasi pelanggaran terhadap hukum syara' atau syariat Islam dalam pengelolaan keuangan di bahwa kepemimpinan Gus Yahya.

Selain itu, pengelolaan keuangan di lingkungan PBNU juga terindikasi melanggar beberapa ketentuan lain, seperti ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, risalah itu tidak menjelaskan peraturan perundangan yang dimaksud, apakah terkait korupsi atau ketentuan lainnya.

"(Juga terindikasi melanggar) Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku," tulis risalah pada Kamis (20/11).

Risalah Rapat Harian juga menyebutkan bahwa indikasi pelanggaran itu dapat membahayakan eksistensi dan legalitas dari PBNU.

Tidak hanya soal tata kelola keuangan, alasan lain dari desakan mundur itu juga berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan kepengurusan Gus Yahya terhadap nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah.

Pelanggaran itu berkaitan dengan diundangnya narasumber jaringan Zionisme Internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU). Pasalnya, agenda dengan narasumber jaringan Zionisme Internasional digelar di tengah genosida terhadap Palestina dan kecaman dunia yang ditujukan ke Israel.

“(Hal itu) Memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan,” bunyi risalahnya.

Atas pertimbangan itu, Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam memberi waktu selama tiga hari sejak risalah itu ditandatangani, yakni pada Kamis (20/11) agar Gus Yahya mengundurkan diri dari jabatan Ketum PBNU.

“Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” tandasnya.

Merespons risalah itu, Gus Yahya menegaskan dirinya tidak akan mundur dari posisi Ketum PBNU. "Saya sama sekali tidak terbesit pikiran untuk mundur," kata Gus Yahya dalam Rapat Koordinasi Ketua PWNU se-Indonesia di Hotel Navator Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (22/11) malam.

Gus Yahya mengatakan, dirinya merupakan Ketua Umum PBNU yang sah berdasarkan hasil Muktamar NU ke-34 di Bandar Lampung 2021 lalu. Oleh sebab itu, dia ingin menuntaskan amanat tersebut hingga genap lima tahun, pada 2026.

"Karena saya mendapatkan amanat dari Muktamar ini untuk lima tahun. Ya, pada Muktamar ke-34 yang lalu saya mendapatkan mandat lima tahun. Karena akan saya jalani selama 5 tahun. Insyaallah saya sanggup," ujarnya.

Selain itu, Gus Yahya juga mengaku dirinya belum menerima surat apa pun terkait desakan mundur, termasuk tidak menerima dokumen hasil rapat Syuriyah PBNU pada Kamis (20/11).

Dia juga meminta publik untuk mengecek keabsahan dari dokumen yang beredar, misalnya mengecek bukti tanda tangan digital yang kerap digunakan untuk ihwal penandatanganan surat dalam organisasi tersebut.

Tak hanya itu, Gus Yahya mengungkapkan bahwa Syuriyah PBNU tidak memiliki kewenangan untuk memecat dirinya sebagai Ketua Umum PBNU, termasuk tidak bisa memecat siapa saja dari jabatan yang diemban di PBNU.

Gus Yahya berkomitmen untuk mencari jalan keluar yang terbaik demi kemaslahatan NU dan bangsa.

“Saya sudah menjalin komunikasi dengan jajaran Syuriyah. Saya berharap rekonsiliasi internal dapat segera diwujudkan bersama para kiai sepuh dan jajaran struktur terkait," tandasnya. (M Hafid)