Ketua DPD & Legislator Minta Pemerintah Segera Cairkan Bantuan Sosial

ThePhrase.id- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah untuk segera merealisasikan bantuan bantuan sosial sebagai konsekuensi penerapan PPKM Darurat yang dilaksanakan sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Pasalnya, PPKM Darurat sudah berjalan hampir 2 minggu, tapi Bansos tak kunjung diterima.

“PPKM Darurat sudah berjalan 10 hari, segala bentuk penindakan bagi pelanggar telah dikenakan, masyarakat diharuskan tetap di rumah, namun bansos belum juga ada tanda-tanda cair. Tentu ini sangat ironi, karena bekal masyarakat untuk menutupi kebutuhan pokok mulai menipis,” ungkap La Nyalla Matalitti pada Selasa (13/7).

Menurut La Nyalla Matalitti, dengan PPKM Darurat, mestinya bansos dipercepat penyalurannya, sehingga pada bulan Juli ini akan mendapat 3 bulan sekaligus sehingga akan memperkuat daya tahan sosial keluarga.

“Kondisi ekonomi masyarakat saat ini sudah tidak karuan. Bantuan atau stimulus lainnya itu sudah bukan lagi untuk menjaga daya beli tetapi benar-benar untuk bertahan hidup di tengah ketidakpastian dan pembatasan,” tandasnya.

Mantan Ketua Umum PSSI tersebut juga mengatakan bantuan sosial harusnya sudah disalurkan sejak minggu pertama PPKM Darurat sehingga saat ini setidaknya telah mencapai 70-80% dari target.

Selain itu, LaNyalla juga menyarankan agar pengusaha yang terdampak PPKM Darurat turut menjadi target dalam program bantuan sosial dan relaksasi dari pemerintah.

“Penutupan mal atau pembatasan sejumlah tempat usaha berimbas pada potensi pengurangan tenaga kerja, dirumahkannya para karyawan dan kerugian besar bagi para pelaku usaha. Dengan dilanjutkannya stimulus, relaksasi, dan bantuan sosial, diharapkan terkurangi bebannya,” tutur Senator asal Jawa Timur tersebut.

Desakan senada disampaikan Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani. Ia meminta pemerintah segera sigap menunaikan janji pencairan bansos di tengah PPKM Darurat. Menurutnya, hal tersebut perlu segera dilakukan mengingat munculnya wacana perpanjangan PPKM darurat hingga enam pekan ke depan.

"Bansos untuk 10 juta peserta Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial Tunai baru dicairkan, sementara wacana perpanjangan PPKM Darurat telah beredar di masyarakat," kata Netty dalam keterangannya, Rabu (14/7)

Menurut Netty, wacana perpanjangan PPKM darurat akan memengaruhi mentalitas rakyat kecil yang bergantung pada pemasukan kerja harian. Sementara pencairan bansos yang dijanjikan pemerintah, lambat.

"Rakyat kecil tentu panik dan bingung memikirkan bagaimana harus bertahan hidup di tengah pembatasan, sementara bantuan sosial yang dijanjikan terlambat dicairkan dan jumlahnya juga kurang memadai," tandasnya.

Bantuan Sosial

Pemerintah menjanjikan akan segera merealisasikan berbagai bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terkena dampak penerapan PPKM Darurat. Bansos tersebut antara lain berupa bantuan beras 10 kg kepada 20 juta penerima program bansos tunai, di mana 10 juta di antaranya akan disalurkan kepada KPM PKH dan 10 juta lainnya diberikan kepada penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penyaluran bansos beras dimulai pada Rabu (14/7), di mana distribusinya akan dilakukan oleh TNI dan Polri di seluruh lokasi tempat tinggal warga kurang mampu.

"Jadi semua titik yang memungkinkan ada kekurangan pangan atau kurang beras akan dibagikan TNI dan berlaku Rabu ini," ujar Luhut.

Menteri Sosial RI Tri Rismaharini mengatakan, Kemensos telah menyiapkan BST senilai Rp 300 ribu per bulan selama PPKM Darurat. Rencananya, BST akan diperpanjang dua bulan dari Juli-Agustus, sehingga dana yang diterima masyarakat mencapai Rp 600 ribu per penerima.

BST, imbuh Risma, bisa disalurkan mulai pekan lalu atau paling lama sampai akhir pekan ini. Pencairan akan diberikan untuk untuk dua bulan sekaligus, sehingga diharapkan bisa menjadi bantalan bagi masyarakat selama PPKM darurat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan segera mencairkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 3 bulan sekaligus di bulan Juli ini. Pemerintah menganggarkan Rp 13,6 triliun dan direncanakan akan disalurkan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Pemerintah juga akan mempercepat realisasi BPNT atau Kartu Sembako sepanjang kuartal III pada Juli ini. Penerima akan mendapat Rp 200 ribu per bulan untuk kebutuhan pangan. Nantinya, BPNT disalurkan lewat kartu elektronik kepada 18,8 juta penerima.

Terakhir, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa juga akan segera dicairkan sekaligus untuk tiga bulan pada Juli ini. BLT Desa diberikan kepada kelompok rentan dan miskin sebesar Rp 300 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya. [Regita]