Ketua DPR: Publik Tak Peduli Lokasi, WFH ASN Dinilai dari Hasil Kinerja

ThePhrase.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat harus tetap diiringi dengan kinerja pelayanan publik yang optimal.

Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan sebagai respons terhadap dinamika energi global itu tidak boleh sekadar dimaknai sebagai bentuk fleksibilitas kerja, melainkan harus memastikan negara tetap hadir dan berfungsi secara maksimal dalam melayani masyarakat.

“WFH ASN bukan soal fleksibilitas semata, tetapi soal apakah negara tetap bekerja saat kantor tidak penuh. Fleksibilitas kerja ASN akan dinilai dari tetap cepat atau tidaknya negara melayani rakyat,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/4) dikutip Antaranews.

Puan menyatakan bahwa DPR mendukung langkah pemerintah yang berupaya meningkatkan efektivitas dan adaptasi dalam sistem kerja. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga agar pelayanan publik tidak mengalami penurunan kualitas.

Menurutnya, masyarakat tidak mempersoalkan lokasi kerja ASN, melainkan hasil yang dirasakan secara langsung, seperti ketepatan waktu penyelesaian dokumen, responsivitas layanan administrasi, serta kehadiran keputusan negara tanpa penundaan.

“Kepercayaan publik dibentuk bukan oleh perubahan aturannya, tetapi oleh apakah masyarakat tetap merasakan negara bekerja dengan ritme yang sama,” imbuhnya.

Modernisasi Birokrasi

Puan juga menyebut bahwa kebijakan WFH dapat menjadi bagian dari upaya modernisasi birokrasi, selama mampu menggeser orientasi kerja dari sekadar kehadiran fisik menuju capaian kinerja yang terukur.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa fleksibilitas kerja hanya akan diterima masyarakat apabila tidak menimbulkan kesan bahwa layanan negara semakin jauh dari kebutuhan publik.

“Pada konteks tersebut, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan setiap instansi menjaga bahwa layanan yang bersentuhan langsung dengan rakyat tidak mengalami perlambatan, terutama pada unit-unit yang setiap hari berhubungan dengan administrasi warga,” tukasnya.

Ketua DPR RI itu menambahkan, kebijakan ini sekaligus menegaskan bahwa birokrasi modern tidak ditentukan oleh banyaknya pegawai yang hadir di kantor, tetapi oleh kemampuan sistem dalam menjaga konsistensi hasil kerja dalam berbagai pola kerja.

Selain itu, Puan juga menyoroti perlunya standar implementasi yang jelas dalam penerapan WFH bagi ASN. Pengawasan yang efektif dinilai penting agar produktivitas tetap terjaga meskipun pekerjaan dilakukan dari luar kantor. (Rangga)