Ketua DPR RI Minta Rekam Jejak Soeharto Dicermati, Soroti Wacana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional

ThePhrase.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menekankan pentingnya mencermati secara menyeluruh rekam jejak Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebelum keputusan soal wacana pemberian gelar pahlawan nasional diambil.

Puan menyatakan bahwa dirinya menghormati proses dan wacana yang berkembang terkait usulan pemberian gelar pahlawan tersebut, namun ia mengingatkan perlu pertimbangan secara hati-hati dan mendalam terkait perjalanan dan kiprah Soeharto.

“Karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,” ujar Puan dalam keterangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).

Lebih lanjut, ia menilai pemerintah perlu mengkaji secara matang urgensi serta waktu yang tepat untuk pemberian gelar tersebut.

“Namun, ya hal itu tentu saja tentu harus dikaji dengan baik dan cermat,” imbuhnya.

Bahlil Sampaikan Usulan ke Presiden Prabowo

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyampaikan usulan kepada kepada Presiden RI, Prabowo Subianto agar mantan Presiden Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional.

Bahlil menyebut Soeharto memiliki kontribusi besar bagi bangsa, khususnya dalam bidang ekonomi, pangan, dan energi.

“Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional,” kata Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11) lalu.

Menurutnya, pada masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia berhasil menekan inflasi tinggi, mencapai swasembada pangan, dan diakui sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Asia.

PDIP Tolak Usulan Gelar Pahlawan Soeharto

Sementara itu, sikap berbeda ditunjukkan oleh PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.

Ia mengungkapkan bahwa sikap tersebut sejalan dengan pandangan kalangan masyarakat sipil dan akademisi yang menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa pemerintahan Orde Baru.

“Kami mendengarkan masukan dari kalangan civil society, dari perguruan tinggi, banyak yang memberikan catatan terkait pelanggaran hak asasi manusia yang belum ada penyelesaiannya,” kata Hasto usai mendampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berziarah ke Makam Presiden Soekarno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11).

Hasto menambahkan pesan Megawati agar gelar pahlawan tidak diberikan secara sembarangan, karena gelar tersebut hanya layak disematkan kepada sosok yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan yang dinilai mengkhianatinya.

“Tentu saja ini menjadi bagian dari sikap PDIP yang tadi disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, jangan begitu mudah untuk memberikan gelar pahlawan,” tandasnya. (Rangga)