Ketua Komisi III DPR Sebut Partai Cokelat Hoaks, PDIP: Belum Apa-Apa Sudah Otoriter

ThePhrase.id - Istilah ‘Partai Cokelat’ saat ini tengah menjadi pembicaraan masyarakat Indonesia, mengarah kepada aparat penegak hukum yang diduga memiliki keterlibatan dalam proses Pilkada Serentak 2024.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Habiburokhman menyatakan bahwa tudingan tersebut merupakan hoaks, karena menurutnya Kepolisian RI tidak mungkin menggunakan institusinya untuk memenangkan salah satu kubu.

“Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok (partai cokelat) dan sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoaks,” ucap Habiburokhman dalam konferensi pers di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat (29/11).

“Hampir tidak mungkin Kapolri menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu karena pilkada itu bisa terjadi mix antarkubu partai-partai politik,” imbuhnya.

Habiburokhman kemudian mengimbau kepada seluruh anggota DPR RI untuk tidak mengeluarkan narasi yang dapat menimbulkan kisruh usai digelarnya Pilkada Serentak 2024 pada Rabu (27/11) lalu. 

“Kami minta sesama teman-teman anggota DPR, walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Jangan hanya narasi-narasi karena ini isu yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif,” pungkasnya.

Ia juga menyinggung adanya anggota DPR yang turut menyuarakan isu keterlibatan partai cokelat, saat ini sudah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk dimintai keterangan termasuk bukti dan dasar disampaikannya tuduhan tersebut.

“Kalau dilaporkan di MKD prosedurnya tentu akan dipanggil, dimintai keterangan dan membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, tentu ada konsekuensinya,” imbuhnya.

PDIP: Belum Apa-Apa Sudah Otoriter

Merespons pernyataan Habiburokhman, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengingatkan DPR untuk tidak bersifat otoriter, karena menurutnya setiap anggota DPR memiliki hak untuk menyampaikan pendapat tentang apapun. 

“Saya kira belum apa-apa DPR sudah mau mencoba otoriter, sejak kapan mereka punya hak untuk melarang anggota DPR untuk bersuara tentang apapun?” ujar Deddy dalam keterangan persnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (01/12).

“Saya sebagai anggota DPR RI, punya kewajiban menurut UU melakukan edukasi politik, hak saya untuk melakukan itu,” lanjutnya.

Deddy menegaskan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat, DPR tidak boleh sewenang-wenang dalam memanggil dan mengadili pihak tertentu. Melainkan perlu mendalami masalah yang sedang disuarakan lebih dahulu.

“Kalau dia panggil saya tanpa mendalami masalah ini di publik, saya kira itu otoriter namanya, dan saya pasti lawan. Jadi, jangan sembrono menggunakan kekuasaan, kekuasaan itu ada batasnya,” tandasnya. (Rangga)