Ketua MPR RI: Pers Harus Representasikan Fungsi Kontrol dan Kritik

ThePhrase.id – Sebagai salah satu pilar utama penyangga demokrasi, pers harus mampu merepresentasikan fungsi kontrol, fungsi kritik, dan menjadi penyedia ruang bagi partisipasi publik. Demikian disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR RI) Bambang Soesatyo saat menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Medan, Kamis (9/2/23).

Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pilar demokrasi, imbuh Bambang, pers tidak dapat bekerja sendirian. Pers harus berjalan seiring sejalan dan saling melengkapi dengan tiga pilar demokrasi lainnya, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Bambang juga mamaparkan pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebut bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

“Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, maka pemenuhan hak asasi rakyat untuk memperoleh informasi, dan kemerdekaan pers untuk menyampaikan informasi, harus berbanding lurus dengan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat. Inilah salah satu esensi dasar dalam penegakan nilai-nilai demokrasi,” tandas Bambang.

Dibarengi Tanggung Jawab

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mendukung kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi, namun harus memegang tanggung jawab sosial politik insan pers sendiri, agar terhindar dari potensi anarkisme di tengah masyarakat. “Tapi harus diingat, di negara mana pun, kebebasan yang berlebihan tanpa diiringi oleh tanggung jawab sosial politik hanya akan melahirkan kebingungan masyarakat yang ujungnya adalah anarkisme,” ucap Ahmad di Jakarta, dikutip dari mpr.go.id, Kamis (9/2). Ahmad mengaku prihatin dengan adanya pelanggaran jurnalistik yang terbilang cukup banyak, yang dilaporkan ke Dewan Pers. Begitu pula Kominfo yang melaporkan ribuan berita hoaks setiap bulan. “Jika ini terus dibiarkan, harapan masyarakat bahwa media massa menjadi pilar keempat demokrasi akan sirna lalu diam-diam terjadi pembusukan sosial dan anarkisme. Masyarakat jadi terbiasa menerima berita bohong. Saya khawatir nantinya seluruh masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada media massa apa pun,” tegas Ahmad. (Rangga)