Kisruh Rempang, Ujian Baru untuk Bacapres

ThePhrase.id - Aksi massa menolak  proyek Ecocity di Pulau Rempang, Propinisi Kepulauan Riau, tidak hanya melibatkan warga tempatan, tetapi sudah mendapat dukungan luas dari masyarakat di daerah lain di Indonesia. Dukungan itu  tidak hanya datang dari  warga Melayu yang ada di Sumatera, Bangka Belitung, Kalimantan dan lain-lain, tetapi  juga dari suku lain yang merasa senasib dengan penduduk Pulau Rempang.  Desakan untuk menghentikan proyek itu juga datang dari dua ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, mengatakan kesentosaan masyarakat adalah nomor satu, sedangkan risiko-risiko investasi itu adalah hitungan kemudian.

Investasi, kata Gus Yahya, sapaan akrabnya, harus dikembalikan ke tujuan asalnya, yakni kemaslahatan masyarakat dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di lingkungan destinasi dari investasi itu sendiri dan masyarakat tidak boleh menjadi korban.

“Apa pun juga, kesentosaan dari masyarakat itu nomor satu, risiko-risiko investasi itu hitungan terkemudian,” ujar Gus Yahya dalam konferensi pers mengenai isu-isu mutakhir di kantor PBNU, Jakarta Jumat, 15 September 2023.

Sementara itu Pengurus Pusat Muhammadiyah menuding pemerintahan Presiden Jokowi gagal melaksanakan mandat konstitusi dengan menggusur masyarakat yang telah berada di sana jauh sebelum Indonesia merdeka.

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) & Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah dalam keterangan tertulisnya menyebutkan bahwa masyarakat telah menempati pulau itu sejak 1834, jauh sebelum Indonesia merdeka pada 1945. Karena itu, mereka mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, yang menyatakan bahwa wilayah tersebut belum pernah digarap.

"Faktanya, masyarakat di sana telah ada sejak tahun 1834. Menko Polhukam nampak jelas posisinya membela kepentingan investor swasta dan menutup mata pada kepentingan publik, termasuk sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di pulau tersebut,"  seperti yang ada dalam keterangan tertulis itu,  Rabu, 13 September 2023.

Pemerintah Kehilangan Rasionalitas

Kisruh Rempang ini memperlihatkan sikap pemerintahan Jokowi  yang sudah kehilangan rasionalitas  untuk menentukan mana yang prinsip dan mana yang sekunder.  Seperti orang berada dalam tekanan hebat yang akan melakukan apapun agar dia terbebas dari tekanan itu. Hal ini tercermin dalam  pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia  yang menyatakan pemerintah tengah berkompetisi untuk merebut investasi asing, termasuk dalam proyek Rempang Eco-City yang salah satu calon pemodalnya adalah raksasa kaca dari China, Xinyi Group.

"Kalau kita terlalu lama, memangnya mereka (investor) mau menunggu kita? Kita butuh mereka, tapi di sisi lain, juga harus menghargai yang di dalam," ujar Bahlil di Batam Kepulauan Riau, seperti dikutip dari Antara, Senin (18/9/2023).

Proyek Ecocity di Pulau Rempang ini berada di area seluas 17.000 hektar. Proyek ini akan merubah pulau tersebut menjadi kawasan pengembangan terintegrasi untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan energi baru dan terbarukan (EBT).  Nilai investasi sebesar Rp381 triliun  dan penyerapan 306.000 orang tenaga kerja dari proyek ini menjadi alasan pemerintah untuk segera mewujudkannya.

Terdesaknya pemerintah ini membuat aparat di lapangan  mendatangi warga untuk menyerahkan lahan dan rumahnya agar bersedia untuk ditempatkan di lokasi yang disediakan pemerintah.  Keengganan warga untuk meninggalkan kampung halamannya itu dijawab dengan pengerahan pasukan untuk  mengeluarkan warga dari kampung mereka. Warga melawan bukan semata karena soal ganti rugi, tetapi juga karena mereka tak ingin kehilangan identitasnya sebagai orang Melayu.  

Tanah atau lahan bagi suku-suku di Indonesia bukan hanya sekadar aset yang bernilai ekonomis tetapi juga adalah identitas yang memiliki nilai sosial dan  budaya.  Dengan tanah itu mereka disebut orang Melayu. Karena tanah itu pula mereka bisa pulang dan kembali mudik setelah bertahun-tahun pergi merantau.  

Di Pulau Rempang ada 16 kampung tua atau pemukiman warga asli  yang terdiri dari suku Melayu, suku Orang Laut, dan suku Orang Darat yang diyakini telah bermukim di Pulau Rempang sejak tahun 1834.  Pulau itu terdiri dari dua kelurahan, yakni Rempang Cate dan Sembulang. Keduanya masuk dalam wilayah Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Pemerintah seperti orang kalap yang terdesak utang, yang menganggap cash money sebagai satu-satunya cara untuk keluar dari lilitan hutang.  Sehingga semua aset harus diuangkan tanpa melihat ada warga negara yang harus dilindungi kehidupannya sebagai amanat konstistusi yang menjadi alasan berdirinya negara ini.  Kekalapan pemerintah Jokowi ini membuatnya sudah tidak wasapda dengan debt trap (jebakan hutang) China yang telah banyak menjerat negara-negara lain yang menjadi mangsanya.

Ujian Baru bagi Para Capres 

Kasus Rempang yang telah menjadi isu nasional dan pemberitaan di media internasional ini membuat publik melirik kepada 3 bacapres yang akan bertanding di Pemilu 2024 mendatang. Publik ingin tahu gagasan, ide  dan apa yang akan mereka perbuat setelah terpilih menjadi presiden. Karena kasus Rempang bukan kasus pertama adanya investasi yang menggusur warga asli dan masyarakat adat, namun terus berulang sepanjang perjalanan negara ini.

Bacapres PDIP Ganjar Pranowo berpendapat pemerintah harus segera turun tangan dalam penyelesaian masalah Rempang dan tidak membiarlan terlalu lama.  "Sekarang juga, pemerintah harus segera turun tangan jangan lama-lama. Apalagi aparatur ya musti bisa menyelesaikan dengan sangat cepat. Kalau itu tidak bisa diselesaikan, maka itu nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain," kata Ganjar Pranowo saat ditemui usai dialog Menjawab Tantangan Masa Depan Indonesia di Forum Alumni Perguruan Tinggi Se-Indonesia, Jakarta Theater, Ahad, 17 September 2023.

Sementara Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritisi bentrok warga dan aparat di Pulau Rempang, Batam  yang terkait proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City itu. Anies menilai harus ada yang dikoreksi jika kegiatan investasi justru memicu penderitaan rakyat.

"Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi," kata Anies di DPP PKS, Jakarta, Selasa (12/9).

Anies menyebut tujuan dari investasi bukan sekadar memperkaya investor, melainkan meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Menurutnya, investasi harus mengedepankan prinsip keadilan karena keadilan itu harus dikedepankan dalam situasi apapun.

Adapun, Prabowo Subiyanto, Bacapres dari Koalisi Indonesia Maju, sejauh ini belum terdengar komentarnya. Bisa dipahami karena dari ketiga  Bacapres itu, Prabowo satu-satunya  bacapres yang ada dalam pemerintahan Jokowi, yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Pandangan seorang bakal calon presiden tentang kasus Rempang sedikit banyak akan berpengaruh pada tingkat dukungan.  Karena Rempang telah menjadi batu ujian sekaligus landmark untuk penyelesaian kasus serupa di masa yang akan datang.  Perlawanan anak Melayu di Rempang itu adalah bentuk sanggah terhadap raja lalim dan bagian dari pembelaan terhadap martabat dan kehormatan,  yang tergambar dalam   pepatah,  “Raja alim raja disembah raja lalim raja disanggah”. “lebih mati berdiri daripada hidup dengan kepala tertunduk”. (Aswan AS)