
ThePhrase.id - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menyampaikan bahwa seluruh pihak harus mulai memberikan edukasi kepada publik secara proporsional, terkait kondisi ekonomi dan energi di Indonesia yang saat ini tidak sedang baik-baik saja.
Hal tersebut disampaikan menyikapi dampak dari perang yang terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel, yang berimbas pada ditutupnya Selat Hormuz, hingga melonjaknya harga kebutuhan energi di dunia.
Ia mengungkapkan, pemerintah tentunya perlu menenangkan publik bahwa pasokan dijamin atau diupayakan tetap tersedia untuk masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa fakta dan data yang ada saat ini perlu disampaikan kepada publik.
“Pemerintah tetap berupaya, BUMN juga menjamin ketersediaan itu. Tetapi masyarakat perlu paham bahwa kondisinya sedang tidak normal seperti sebelumnya, sehingga kalau dalam kondisi tidak normal, saya kira kita semua juga (paham) perlu bertindak yang tidak seperti biasanya,” ujar Komaidi dalam diskusi E2S bertajuk Menjaga Ketahanan Energi di Tengah Gejolak Harga Minyak Global di Jakarta, Kamis (9/4).
Dalam paparannya, pengamat Migas yang akrab disapa Mas Kom itu menjelaskan bahwa hampir semua energi di Indonesia berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan, baik itu minyak, gas LPG, maupun gas bumi.
Menurutnya, ancaman krisis energi merupakan soal waktu. Oleh karenanya, masyarakat perlu segera diberitahu supaya apabila nanti benar-benar terjadi krisis, publik sudah sadar dan kemudian sama-sama mencari solusinya.
“Kalau yang sekarang, ini seolah-olah berbeda, karena dongengnya, yang diterima oleh masyarakat (kondisi) kita masih baik, kita masih kaya, sehingga ketika ada penyesuaian harga, pasti yang terjadi adalah penolakan, karena di logika mereka tidak ketemu,” tukas Komaidi.
“Karena yang diyakini adalah kita punya banyak, kenapa kemudian jatahnya diambil? Sehingga yang disalahkan adalah pengambil kebijakan,” imbuhnya.
Komaidi juga mendukung kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), sebagai upaya penghematan terhadap penggunaan energi, khususnya BBM.
Namun, menurutnya perlu ada penyesuaian karena kebijakan tersebut dilaksanakan di hari Jumat, yang berpotensi dianggap sebagai bagian dari libur panjang akhir pekan.
“Mungkin perlu ada adjusment karena WFH-nya ditaruh di belakang, di Jumat. Nanti (upaya) hemat ke kantornya, khawatirnya malah pada ramai-ramai long weekend ke tempat wisata,” katanya.
Ia kemudian mengimbau masyarakat untuk melakukan penghematan energi dalam kehidupan sehari-hari, seperti berjalan kaki ke tempat yang sekiranya terjangkau.
“Kalau pergi-pergi, yang dekat-dekat misalnya ke swalayan, ke toko yang masih terjangkau, kalau tidak perlu naik motor ya kita jangan memaksakan naik motor,” tandasnya. (Rangga)