Komisi I DPR Minta Kemenlu Ambil Sikap Tegas Soal Tindakan AS terhadap Venezuela

ThePhrase.id - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menegaskan bahwa pemerintah RI, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) wajib mengambil sikap tegas terhadap tindakan Amerika Serikat (AS) yang dinilai telah melanggar kedaulatan Venezuela.

Menurutnya, langkah sepihak tersebut merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang terhadap negara berdaulat.

“Landasan sikap Indonesia sudah sangat jelas dan tegas, yaitu mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan, sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945,” kata Hasanuddin di Jakarta, Minggu (4/1) dikutip Antaranews.

Ia menekankan bahwa Indonesia perlu bersikap aktif di forum internasional, khususnya melalui perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mendorong penyelesaian konflik tersebut melalui mekanisme resmi dan jalur hukum internasional.

“Indonesia harus ikut menjaga marwah PBB sebagai lembaga internasional yang mampu menyelesaikan konflik global secara beradab, adil, dan berbasis hukum. Inilah perwujudan nyata dari politik luar negeri bebas aktif yang selama ini kita junjung,” kata dia.

Hasanuddin juga mengingatkan bahwa Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Oleh karena itu, penangkapan Presiden Venezuela berpotensi menimbulkan ketidakstabilan geopolitik serta memicu fluktuasi harga minyak di pasar global.

“Pemerintah Indonesia harus mewaspadai dampak ekonomi global, khususnya potensi lonjakan harga minyak, dan menyiapkan skenario mitigasi guna menjaga kesehatan fiskal APBN serta stabilitas ekonomi nasional,” tukasnya.

Ada Indikasi Pembiaran oleh Militer Venezuela?

Selain dampak global, Hasanuddin menilai peristiwa tersebut menyimpan pelajaran strategis penting bagi Indonesia. Ia menyoroti mudahnya pasukan asing melakukan penangkapan terhadap seorang kepala negara di ibu kota negaranya sendiri, yang menurutnya tidak mungkin terjadi tanpa faktor internal yang mendukung.

“Ini menunjukkan adanya runtuhnya dukungan politik publik serta rendahnya kesiagaan pertahanan, atau bahkan indikasi pembiaran dari unsur militer di negara tersebut,” kata Hasanuddin.

Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi untuk memperkuat kepercayaan publik, memperkokoh persatuan nasional, serta meningkatkan kesiapsiagaan pertahanan negara.

“Kedaulatan negara tidak hanya dijaga oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh legitimasi politik yang kuat di mata rakyatnya sendiri,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan serangan militer terhadap Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Pernyataan tersebut disampaikan Trump melalui platform Truth Social pada Sabtu (3/1) lalu. (Rangga)