Komisi III DPR Desak Polri Terapkan Pasal Makar dan Jatuhkan Pidana Mati terhadap Listyo Sigit Cs

Thehrase.id - Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mendesak Polri untuk menerapkan pasal makar terhadap empat orang yang terseret dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto, termasuk mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Desakan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

Anggota Komisi III DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin meminta Kapolri, Suyudi Ario Seto agar penanganan perkara dimulai dari LSP sebagai pihak yang diduga menjadi pimpinan atau pemberi perintah, agar terlebih dahulu menjalani sidang kode etik.

“Komandannya dulu ditumbangkan baru yang lain-lain. Kepalanya dulu. Pak Sigit kan sering bilang kalau membersihkan itu dari kepalanya. Ya udah kepalanya dulu disidangkan kode etik,” ujar Safarudin.

Safaruddin mendesak penyidik mempertimbangkan Pasal 191 KUHP tentang makar terhadap empat tersangka. Ia bahkan meminta para tersangka dijerat ancaman hukuman mati apabila terbukti memenuhi unsur pidana makar tersebut.

“Nah, makar dengan hukuman, saya minta itu di pasal 191 KUHP, makar diancam hukuman pidana mati. Saya minta keempatnya itu dikenakan pidana mati,” tegasnya.

Senada dengan itu, anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni mendesak Kapolri untuk memecat dan membatalkan kenaikan pangkat luar biasa seluruh tersangka, juga kelompok yang sudah dibangun dalam konspirasi yang telah dilakukan.

“Harkat dan martabat presiden, Bapak harus jaga. Bapak benar-benar harus melakukan tindakan tegas yang harus wajib Bapak lakukan untuk mengamankan negara ini menjadi lebih baik,” tutur Sahroni.

Sahroni juga meminta agar pihak Polri menuntaskan kasus tersebut sampai ke akar dan melaporkan seluruh hasil penyidikan, termasuk memperlihatkan alat sadap yang digunakan kepada publik.

“Sedikit agak keras Pak, karena kita enggak mau bertele-tele. Kita ingin ruang terbuka ini, atas penangkapan sadapan yang dilakukan oleh Pak Suyudi dalam beberapa hari. Ini jangan lembek, nanti pelan, enggak ada beritanya lagi, kita enggak mau,” tandasnya.

Menanggapi itu, Kapolri Suyudi menjelaskan bahwa penyidik tengah mendalami dugaan penyadapan, akses ilegal, hingga penghapusan data elektronik. Ia menyebut dugaan perintah penyadapan berasal dari LSP melalui SU, yang kemudian diteruskan kepada EH dan AS. (Rangga)