Komisi IX DPR Minta Kementerian Ketenagakerjaan Antisipasi Potensi PHK, Dampak dari Konflik Global

ThePhrase.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menyampaikan bahwa pihaknya mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipicu oleh dinamika konflik global.

Ia menilai konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah berpotensi berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk di Indonesia.

“Oleh karena itu, saya kira mitigasi Menaker soal PHK ini itu harus ditingkatkan,” ujar Yassierly dalam rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/4).

Selain itu, Edy juga menekankan pentingnya memastikan perlindungan sosial bagi para pekerja yang terdampak PHK agar tetap mendapatkan jaminan kesejahteraan.

Sejalan dengan itu, anggota Komisi IX DPR lainnya, Nurhadi meminta Kemnaker memperkuat langkah mitigasi melalui sistem deteksi dini yang menyeluruh. Menurutnya, upaya tersebut penting agar potensi dampak terhadap sektor-sektor tertentu dapat diidentifikasi lebih awal.

“Saya berharap ada deteksi dini yang dilakukan oleh Pak Menteri beserta jajaran sehingga ini bisa diantisipasi secara dini,” imbuhnya.

Nurhadi menjelaskan bahwa melalui deteksi dini, pemerintah dapat mengetahui sektor mana saja yang berisiko terdampak, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sejak awal. Dengan demikian, potensi PHK dapat ditekan semaksimal mungkin dan tidak meluas ke masyarakat.

Ia juga menyoroti tren peningkatan angka PHK dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data Kemnaker, jumlah PHK pada 2024 mencapai sekitar 77 ribu pekerja, kemudian meningkat pada tahun 2025 mencapai sekitar 88 ribu.

“2026 ini mudah-mudahan turun,” tandasnya.

Ia juga menyoroti tren peningkatan angka PHK dalam dua tahun terakhir, berdasarkan data Kemnaker. (Rangga)