Komisi Percepatan Reformasi Polri Gelar Audiensi, HRWG Tekankan Penguatan Sistem Internal Dimulai dari Rekrutmen

ThePhrase.id - Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama sejumlah organisasi atau kelompok masyarakat di STIK-PTIK Polri, Jakarta pada Selasa (18/11), dalam rangka menyerap aspirasi untuk ditindaklanjuti dalam agenda reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Daniel Awigra yang menjadi salah satu organisasi masyarakat sipil yang hadir dalam pertemuan tersebut menyoroti urgensi pembenahan sistem di internal kepolisian sebagai bagian dari upaya mendorong profesionalitas institusi.

Daniel menjelaskan bahwa struktur internal Polri perlu diperkuat untuk memastikan pelayanan publik berjalan lebih optimal. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas aparat harus dilakukan dengan memperbaiki mekanisme dasar di tubuh Polri.

“Perbaikan dalam proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas pelayanan kepolisian semakin meningkat,” ujar Daniel, dikutip Antaranews.

Ia juga menilai perlunya penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawasan eksternal yang dapat meningkatkan akuntabilitas institusi kepolisian.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa audiensi tersebut digelar untuk memberikan kesempatan bersuara kepada sejumlah organisasi, yang mewakili kelompok masyarakat yang turut aktif mengawal isu-isu hak asasi manusia (HAM) dan reformasi kepolisian.

“Komisi Percepatan Reformasi Polri hari ini sengaja memberikan kesempatan untuk mengundang pihak-pihak yang sebelumnya telah mengirim surat permohonan audiensi dan semua masukan yang disampaikan, mulai dari NEFA, LSAM, Imparsial, dan beberapa organisasi lain, sangat konstruktif,” ucap Jimly.

Ia memastikan bahwa seluruh masukan telah dicatat, namun memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum menjadi rekomendasi kebijakan.

“Kami mengapresiasi dan bahkan meminta agar dalam satu bulan ke depan masukan tertulis mereka diperdalam lagi. Kami berharap dapat lebih rinci, sekaligus menyertakan tawaran solusi, bukan hanya daftar masalah,” imbuhnya.

Jimly menambahkan, komisi memberikan kesempatan kepada setiap organisasi untuk memperluas penjaringan pendapat dari lingkup mereka masing-masing demi menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif.

“Apa yang nantinya kami rumuskan sebagai policy reform atau kebijakan baru harus benar-benar sesuai aspirasi masyarakat,” tukasnya.

Melalui proses audiensi ini, Jimly berharap kemitraan antara Polri dan masyarakat sipil semakin kuat sehingga upaya percepatan reformasi dapat berlangsung tepat sasaran, transparan, dan melibatkan publik secara luas. (Rangga)