Komisi VIII DPR Tekankan Status Bencana Nasional untuk Perjelas Komando, Mensesneg: Penanganan Lebih Penting

ThePhrase.id - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional. 

Menurutnya, penetapan status tersebut penting untuk memperjelas alur komando dalam penanganan bencana berskala besar ini, yang tengah dilakukan sejumlah pihak yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, Polri/TNI, dan lainnya. 

“Dibutuhkan yang berbagai pihak untuk turut serta. Terutama kepolisian dan tentara nasional. Cuma sekarang komandonya di siapa?” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/12) dikutip Antaranews.

Marwan menyinggung soal banyaknya akses jalan, baik kabupaten maupun nasional yang terputus akibat bencana hidrometeorologi tersebut, sehingga membuat sejumlah wilayah sulit dijangkau.

Apabila bentuan tidak disalurkan dengan cepat dan tepat, para korban selamat yang berada di situasi tersebut terpaksa bertahan dengan sumber makanan terbatas. 

“Kan sudah dalam keadaan darurat bahaya mereka. Yang agak miris bagi kita kan orang sekarang masih sehat, tapi kalau lama-kelamaan mereka sakit dan meninggal waduh miris sekali,” imbuhnya.

Marwan juga menambahkan bahwa sejumlah jenazah korban masih belum dapat dievakuasi, sementara kendaraan warga tertimbun material bencana.

“Itu manusia semua di situ belum terjamah. Oke itu sudah dalam keadaan meninggal, tapi yang lain menunggu makanan, itu luar biasa,” tukas Marwan.

“Saya kira kita butuh kepastian untuk menanggulanginya,” tandasnya.

Mensesneg: Penanganan Lebih Penting dari Debat Status Nasional

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah saat ini lebih fokus mengutamakan penanganan di lapangan ketimbang memperdebatkan status bencana nasional.

Ia memastikan seluruh sumber daya nasional telah digerakkan untuk mempercepat respons darurat.

“Yang paling penting adalah penanganannya. Penanganannya,” tegas Prasetyo dalam keterangan persnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12).

Menurutnya, sejak bencana terjadi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai unsur lain telah bekerja maksimal.

Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan penetapan status bencana nasional membutuhkan berbagai pertimbangan. Namun, ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga memberikan dukungan penuh, termasuk alokasi anggaran, demi memastikan pemulihan berjalan optimal. 

“Jadi berkenaan dengan masalah status itu, banyak pertimbangan. Dan sampai hari ini, kita merasa pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu sementara pilihan yang diambil,” pungkasnya. (Rangga)