Kontroversi Mutasi dan Penonaktifan BPJS dr. Piprim, Ini Penjelasan Kemenkes

ThePhrase.id – Kontroversi mutasi dr. Piprim Basarah Yanuarso, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dari RSCM ke RSUP Fatmawati menuai sorotan publik. Imbas mutasi tersebut, akun praktik BPJS miliknya di RSCM nonaktif sehingga ia tak lagi bisa melayani pasien jantung anak dengan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Lewat akun Instagram pribadinya pada 22 Agustus 2025, dr. Piprim menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua pasien. 

“Mulai hari ini saya tidak bisa lagi melayani putra-putri bapak ibu yang menggunakan BPJS di PJT atau di Kiara RSCM. Atas arahan Direksi RSCM maka saya hanya bisa melayani pasien di Poli Swasta Kencana RSCM. Sehingga untuk bisa berobat dan diperiksa echo sekarang Bapak Ibu harus membayar sekitar Rp4 juta karena di sana tidak dicover BPJS,” tulisnya.

Ia menegaskan akan tetap memperjuangkan masalah ini melalui jalur hukum ke PTUN agar dapat kembali melayani pasien BPJS. Unggahan tersebut kemudian ramai diperbincangkan, termasuk seruan publik melalui tagar #savepasienjantunganak dan #savedr.piprim.

Selain itu, dr. Piprim juga mengkritik proses mutasinya yang dinilai tak transparan. Ia menyebut bahwa proses mutasinya dilakukan tanpa pemberitahuan resmi, tanpa dialog, tanpa klarifikasi atau persetujuan dari pihak yang dimutasi.

Kementerian Kesehatan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Aji Muhawarman, menegaskan bahwa dr. Piprim tetap bisa melayani pasien di RSUP Fatmawati dengan berbagai skema pembiayaan, termasuk BPJS. 

“Sebagai seorang ASN, memang harus siap ditugaskan dan mengabdi di manapun. Mutasi ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku,” kata Aji melansir Antara, Selasa (26/8).

RSCM turut merilis klarifikasi pada 24 Agustus bahwa mutasi ASN merupakan hal biasa untuk pemenuhan kebutuhan organisasi dan pemerataan layanan. Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian RSCM, Edhi Sarwono, menegaskan layanan jantung anak tetap berjalan optimal dengan tim dokter subspesialis yang kompeten.

dr. Piprim menyoroti dampak mutasi bukan hanya pada akses layanan pasien, tetapi juga pendidikan dokter subspesialis jantung anak. Saat ini hanya ada sekitar 70 dokter subspesialis di seluruh Indonesia, sementara RS Fatmawati belum menjadi sentra pendidikan.

Hingga kini, publik masih menantikan akhir dari kasus ini terutama terkait akses pelayanan kesehatan anak yang memerlukan layanan spesialis jantung. [fa]