ThePhrase.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah telah meresmikan Program Kotaku Blora, Kota Tanpa Kumuh. Program ini bertujuan mengurangi wilayah kumuh di perkotaan.

Program bantuan Pemerintah Pusat ini menyasar 7 kelurahan dari 24 kelurahan di Kabupaten Blora.

Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati mengatakan menyambut baik program ini dan berharap bisa berjalan secara berkelanjutan.

“Bapak Kepala BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah), kami berharap agar ada kesinambungan di 2022 benar-benar bisa kami dapatkan. Kami siap nanti harus seperti apa. Yang terpenting, masyarakat kami bisa menerima manfaatnya,” ujar Tri Yuli.

Selain kesinambungan program, imbuhnya, masyarakat juga harus dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada agar dapat berjalan dengan benar dan bermanfaat.

“Semoga sarana dan prasarana untuk wilayah ini bisa sangat bermanfaat, dan ruang terbuka ini bisa menjadikan warga di sini berdaya saing, bisa melakukan hal yang baik untuk lingkungan,” imbuhnya.

Menurut Tri Yuli, program ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Blora. Sejauh ini, telah memberikan dampak positif sehingga wilayah kumuh berkurang. Contohnya adalah di wilayah Asem Kembar, Desa Tegalgunung yang telah bertransformasi menjadi tempat yang indah.

Selain mengurangi kawasan kumuh, Program Kotaku Blora juga menyalurkan cash for work  atau program padat karya untuk masyarakat. Setiap kelurahan mendapatkan bantuan masing-masing 300 juta untuk pemeliharaan infrastruktur di kelurahan.

Sebanyak 7 Kelurahan mendapatkan bantuan dana tersebut yakni Kelurahan Mlangsen, Jetis, Tambahrejo, Bangkle (Kecamatan Blora), serta Karangboyo, Ngroto, dan Ngelo (Kecamatan Cepu).

Pemberian cash for work tersebut sudah dilakukan pada bulan November lalu dan sudah dilakukan sertifikasi. Pemerintah Pusat juga memberikan bantuan regular untuk masyarakat yang dialokasikan untuk 2 kelurahaan yaitu Sonorejo dan Tegalgunung. [Syifaa]