KPU-Kemendagri Siapkan Simulasi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah

ThePhrase.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari mengatakan KPU bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah membuat simulasi-simulasi mengenai jadwal pelantikan kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2024.

“Sudah dibuat simulasi-simulasinya. Kalau sudah matang nanti dibuatkan keputusan atau ketentuan tentang itu oleh pemerintah,” ucap Hasyim kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (26/6) dikutip Antaranews.

Namun, sampai saat ini tanggal pelantikan tersebut masih belum ditetapkan.

Peraturan KPU (PKPU) yang akan memayungi proses pilkada saat ini masih diharmonisasi oleh KPU dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) karena adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 24 soal batas usia minimal pencalonan kepala dan wakil kepada daerah.

Hasyim berharap tanggal pelantikan tersebut dapat ditetapkan oleh pemerintah secepatnya, mengingat proses pilkada yang sudah berjalan menuju hari pencoblosan pada 27 November 2024 mendatang.

“Nah, karena genap usia itu pada saat pelantikan maka kami dari pihak KPU memandang penting ada rumusan kebijakan dari pemerintah tentang sebetulnya kapan sih pelantikan itu,” tukas Hasyim.

“Kalau tidak ada, KPU akan mengalami kerepotan sebetulnya kapan pelantikan itu dilaksanakan,” tambahnya.

Terkait hari pelantikan kepala daerah, Hasyim menegaskan bahwa hal tersebut sudah bukan ranah KPU, melainkan pemerintah.

“Kalau pelantikan pilkada itu bukannya urusannya KPU lagi. KPU sampai menghantarkan ke calon terpilih,” imbuh Hasyim.

“Kenapa? Untuk sampai dilantik kepala daerah itu tidak cukup SK KPU provinsi atau SK KPU kabupaten kota terpilih. Dibawa ke pemerintah pusat untuk dilakukan pengesahan. Pengesahan itu buktinya keputusan pemerintah pusat dalam hal ini keputusan presiden yang untuk kepala daerah terpilih,” lanjutnya.

Adapun sebelumnya pada Senin (24/6), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut tanggal pelantikan kepala daerah nantinya akan dilaksanakan paling cepat pada bulan Desember 2024 atau Januari 2025.

“Jadi mungkin Desember selesai. Januari pelantikan, yang paling cepat mungkin Desember atau Januari,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta. (Rangga)