ThePhrase.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyebut bahwa KPU memiliki strategi untuk antisipasi kemungkinan adanya kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan gunakan “situng”, sistem informasi penghitungan suara. Hasyim Asy’ari, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. (Foto: Instagram/kpu_ri) “Kalau itu kan dari waktu ke waktu kami lakukan ya, misalkan Pemilu 2019, KPU membuat situng dan nanti akan kami ubah menjadi sistem informasi rekapitulasi hasil suara yang sudah kami praktikkan di Pilkada 2020 dan nanti kami akan adopsi di Pemilu 2024,” sebut Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (24/5) dikutip Antaranews. Diketahui situng merupakan pengembangan dalam scan C1 yang pertama kali diterapkan pada Pemilu 2014, yang dilakukan ialah petugas di TPS melakukan scan (pemindaian) C1 dan di-upload (unggah) ke website KPU untuk dipublikasikan dalam tabulasi. “KPU juga melakukan verifikasi, apakah hitungannya sudah benar atau tidak. Kalau ada tuduhan, ‘Hitungannya enggak bener, kok dipublikasi?’ Memang kami publikasikan apa adanya. Kalau memang salah, supaya publik juga tahu bahwa ada hitungan yang salah,” imbuh Hasyim. Hasyim juga menyatakan proses penghitungan suara di TPS bersifat terbuka, artinya proses tersebut diperbolehkan untuk dilihat, difoto, ataupun direkam oleh masyarakat. “Jadi itu dilakukan secara terbuka. Kalau ada tuduhan ada manipulasi, itu pasti diketahui banyak orang,” tukasnya.
Potensi Kecurangan pada Pemilu 2024
Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam). (Foto: Instagram/mohmahfudmd) Pernyataan Ketua KPU RI tersebut merupakan tanggapan terhadap ungkapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam) Mahfud MD sebelumnya, mengenai adanya potensi kecurangan dalam Pemilu 2024 mendatang. Mahfud mengungkapkan bahwa kecurangan dalam Pemilu selalu terjadi pada lima edisi Pemilu terakhir. “Karena sudah lima kali pemilu kita tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 curang terus. Tetapi beda saudara yang curang sekarang itu adalah peserta pemilu sendiri, bukan pemerintah,” tandas Mahfud. Karena itu, Mahfud mengingatkan dan berpesan kepada KPU RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawasli) RI untuk bersiap menghadapi potensi terjadinya kecurangan dalam Pemilu 2024 mendatang.
Desain Surat Suara Pemilu 2024 sama dengan Pemilu Sebelumnya
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan simulasi penghitungan suara untuk pemilu serentak tahun 2024 di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (27/4/23). (Foto: Kompas/Rhama Purnajati) Hasyim Asy’ari menyatakan bahwa sampai saat ini desain surat suara yang akan digunakan pada Pemilu 2024 masih sama dengan desain surat suara pemilu sebelumnya yang menggunakan sistem proporsional terbuka. “KPU menyiapkan draf peraturan KPU tentang logistik pemilu atau bahasa teknis di undang-undangnya itu perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ya, ada surat suara, ada formulir, kami mendesainnya masih menggunakan sistem pemilu proporsional daftar calon terbuka,” tukasnya. Lebih lanjut dijelaskan Hasyim dalam surat suara tersebut memuat desain formulir yang isinya ada nama partai, nomor urut partai, gambar partai, nama calon, dan nomor urut calon di setiap surat suara maupun formulir di tiap daerah. (Rangga)