Kritik Pedas Guru Honorer Soal Wacana Hibah Motor Listrik SPPG: Hak Dirampas, Diberi Barang Haram

ThePhrase.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan sepeda motor listrik yang sebelumnya dibeli untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada para guru honorer.

Menyikapi wacana tersebut, seorang guru honorer asal Karawang, Reza Sudrajat mempertanyakan hal tersebut karena dinilai merendahkan martabat para tenaga pendidik.

Pasalnya, sekitar 17.600 motor listrik tersebut saat ini tengah disegel oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI karena menjadi barang bukti dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), bahkan saat ini prosesnya masih berjalan.

“Jadi guru di negara ini mah rasanya kayak hina banget, motor hasil curian dikasih ke guru. Giliran duit ratusan triliun baru deh buat BGN. Hmmm,” kata Reza dalam pernyataan tertulisnya di media sosial X pribadinya (@penduduk_lokal_) pada Senin (22/6).

Reza juga mengkritik ketika anggaran pendidikan, yang seharusnya menjadi prioritas justru dipotong untuk proyek MBG. Bahkan, motor listrik yang akan dihibahkan kepada para guru honorer itu belum jelas latar belakang dan kualitasnya.

“Anggaran pendidikan dipotong untuk proyek korup (MBG), lalu guru diberi motor hasil korupsi yang asal-usulnya belum jelas dan secara uji keselamatan pun belum jelas. Sehina itulah menjadi guru di negeri ini? Setelah dirampas hak-haknya, lalu diberi barang haram hasil korupsi,” demikian pernyataan Reza yang disampaikan terpisah pada Minggu (20/6).

Menurutnya, ada hal yang lebih penting untuk disikapi pemerintah, yakni masifnya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap guru di sejumlah wilayah, yang dipicu oleh dugaan perubahan prioritas anggaran pendidikan untuk program MBG.

Terlebih, tidak semua daerah memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk operasional kendaraan listrik seperti tempat charge (pengisian daya) dan spare part (suku cadang), khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Percuma punya motor listrik, kalau beberapa jam kemudian langsung di-PHK. Tidak menyelesaikan masalah utama. Belum lagi (guru) honorer di (daerah) 3T mau nge-charge di mana?”

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini mendukung rencana BGN menghibahkan motor listrik operasional SPPG kepada guru honorer agar aset negara tetap bermanfaat. 

“Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” ujar Yahya pada Jumat (19/6) lalu. (Rangga)