Kurangi Sampah Laut, Pemerintah Gulirkan Program BCL

ThePhrase.id –  Pemerintah melalui  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggulirkan Program Bulan Cinta Laut (BCL) demi menangani sampah laut. KKP juga menyebut bahwa program BCL ini akan direncanakan menjadi Gerakan Nasional.

Pada kick off program BCL, KKP menyelenggarakan gerakan bersih pantai dan laut di Pantai Parangkusumo Bantul pada akhir Januari lalu. Acara kick off ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pemda, TNI/Polri, pelaku usaha, warga lokal, aktivis lingkungan, hingga pelajar.

KKP mengungkap bahwa pihaknya akan sepenuhnya memastikan perwujudan target pengurangan sampah di laut seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah menargetkan pengurangan sampah ini hingga 70 persen pada tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Pada One Ocean Summit yang digelar di Prancis, 9-11 Februari 2022, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia sedang berupaya memanfaatkan sampah plastik ini menjadi tenaga listrik guna mengurangi jumlah sampah di laut.

"Tentunya dalam menangani sampah di laut kami tidak main-main. Apalagi ini sudah menjadi komitmen Indonesia pada dunia, yang sudah dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden. Jadi yang disampaikan Bapak Presiden itu adalah bukti dari komitmen Indonesia dan KKP akan all out untuk itu," ungkap Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi KKP, Sabtu (12/2/2022).

Diawali dengan pembersihan kawasan pesisir pantai dan laut, KKP akan mematangkan program BCL ini menjadi gerakan nasional. Selain pembersihan pantai nantinya program BCL juga akan mencakup pengaturan pengelolaan limbah perbekalan di kapal-kapal penangkap ikan agar tidak sembarangan dibuang ke laut.

Selain itu, KKP akan membuat jadwal tertentu untuk para nelayan melaut namun bukan dalam rangka mencari ikan, melainkan membersihkan sampah laut.

"Kami tengah dimatangkan mekanismenya, karena BCL bukan sebatas gerakan memungut sampah yang ada di laut dan pantai, tapi juga bagaimana limbah perbekalan yang ada di kapal-kapal penangkap tidak dibuang ke laut melainkan di tempat yang sudah kami siapkan. Jadi hulunya juga dibenerin dan diawasi," imbuh Trenggono.

Menteri Trenggono mengungkap bahwa kesehatan ekosistem laut mampu menjadi kunci kegiatan ekonomi maupun sosial di Indonesia. Hal ini karena Indonesia merupakan negara maritim yang membutuhkan sistem dan tata kelola kelautan yang baik dengan prinsip keberlanjutan.

Menurut Trenggono, persoalan sampah di laut Indonesia memerlukan penanganan yang serius. Dampak sampah laut pada negara maritim seperti Indonesia akan sangat merugikan seperti menghambat pembangunan, memicu persoalan kesehatan pada manusia, bahkan mampu mengganggu ketahanan pangan.

Selain mencanangkan program BCL untuk mengurangi sampah laut, KKP juga menerapkan Kebijakan Penangkapan Terukur untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. Nantinya, dalam program ini penangkapan ikan akan berbasis kuota dan zonasi sehingga populasi biota laut tetap terjaga kelestariannya.

Selain itu, program Kebijakan Penangkapan Terukur juga mampu membangun Indonesia dalam perbaikan ekonomi dengan mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

"Karena kalau ekologinya sehat, kegiatan ekonomi pasti mengikuti. Panglimanya ya kesehatan ekologi," ungkap Trenggono menjelaskan maksud program Kebijakan Penangkapan Terukur.

Dengan kebijakan ini pula, Trenggono berharap bahwa kegiatan budidaya mampu berjalan secara optimal. Ke depannya, ia berharap kegiatan perikanan tangkap akan digantikan dan didominasi dengan perikanan budidaya sebagai bentuk menjaga kelestarian ekosistem laut di masa depan. [fa]