Kurangi Tekanan, Prabowo Panggil Tokoh Oposisi

ThePhrase.id - Di tengah merosotnya pamor pemerintahan Prabowo-Gibran,  Presiden Prabowo Subianto  tiba-tiba memanggil sejumlah tokoh oposisi yang kerap mengkritik  langkah dan kebijakannya selama ini. Para tokoh itu bertemu Prabowo di kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, Jum’at (30/1).

Pemanggilan para tokoh itu mengundang spekulasi  seiring dengan derasnya kritik terhadap pemerintah pasca Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP)  bentukan Presiden AS Donald Trump  dan anjloknya  pasar modal Indonesia yang ditandainya dengan mundur sejumlah pejabat di Bursa efek Indonesia  (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Beberapa tokoh yang dipanggil itu di antaranya,  Ilmuan Politik, Prof. Siti Zuhro,  Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dan Mantan Ketua KPK, Abraham Samad.   Sedangkan Prabowo ditemani Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menhan Sjafrie Syamsuddin, Zacky Makarim, dan beberapa tokoh lain.

"Pak Prabowo berbicara berdiskusi tentang penyelamatan sumber daya alam, yang sekarang giat dilakukan dengan membentuk Satgas Penyelamatan itu ya, PKH. Dalam kaitan penyelamatan sumber daya alam, sehingga dia membuat satgas itu," kata Abraham Samad menjelaskan isi pertemuan itu, Senin (2/2).

Prabowo, kata Abraham  juga bicara tentang upaya memperbaiki sumber daya alam yang banyak rusak dan terdapat banyak korupsi dan fraud.  Selain itu, Prabowo juga melaporkan hasil World Economic Forum yang dihadirinya di Davos, Swiss, pada Januari 2026 lalu.  Di bagian akhir, kata Abraham,  Prabowo  menyinggung tentang  BoP atau Board of Peace yang dibentuk Presiden  Donald Trump.

Sementara Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengungkapkan,  pertemuan itu berlangsung sejak pukul 17.00 WIB hingga pukul 20.45 WIB.  Pertemuan itu diwarnai diskusi yang sangat dinamis.  Prabowo, kata Said  mempresentasikan berbagai kebijakan strategis untuk percepatan perbaikan bangsa.

Said  menyebut bahwa  kedua belah pihak  sepakat  tentang  agenda dan program pengembalian kedaulatan negara, pemberantasan korupsi, dan pengembalian sumber daya alam.

"Setelah pertemuan tersebut, kami akan beroposisi kepada pihak-pihak yang menghalangi agenda pengembalian kedaulatan politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam, dan kedaulatan wilayah yang telah direbut oleh oligarki bersama antek-anteknya," kata Said Didu, Senin (2/2/2026).

Mengurangi Tekanan?

Pertemuan Presiden Prabowo  dengan para tokoh oposisi itu dinilai sebagai upaya untuk mengurangi tekanan terhadap pemerintah  yang sedang mendapat tekanan dari dalam dan luar negeri.  Di dalam negeri publik kecewa  dan tidak puas dengan cara pemerintah menangani bencana ekologis di Sumatra yang terjadi di penghujung tahun 2025 lalu.

“Porsi ketidakpuasannya besar, yakni mencapai 59 persen,” ujar Rico Marbun, Direktur Eksekutif Median, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Kekecewaan ini ujar Rico menyebabkan elektabilitas Prabowo di bulan Januari 2026  turun ke angka 27,8 persen dari 48,5 persen pada Oktober 2025 lalu.    

Pemerintahan juga dikritik karena keputusan Presiden Prabowo bergabung  dengan Board of Peace  (BoP), Badan perdamaian Israel-Palestina   yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump. Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM, Nur Rachmat Yuliantoro menilai BoP bukanlah solusi bagi konflik global. Menurutnya lembaga  itu memiliki agenda terselubung yang jauh dari narasi kemanusiaan.  Ada ambisi hegemonik yang ingin diperkuat kembali melalui lembaga ini.

Nur Rachmat menegaskan, bergabungnya Indonesia ke lembaga itu merupakan sebuah kesalahan fatal yang dapat mencederai kepercayaan negara-negara mitra. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara yang konsisten berdiri di barisan depan membela hak-hak rakyat Palestina. Karena itu langkah ini berdampak serius terhadap  kredibilitas diplomasi Indonesia di mata dunia internasional, khususnya terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

“Secara internasional, hal ini akan melemahkan posisi Indonesia di mata mereka yang berjuang mendukung Palestina,” ujar Nur Rachmat, Rabu (28/1).

Sementara, Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak punya pilihan untuk menolak ajakan Trump bergabung pada badan yang digagasnya tersebut.  Indonesia akan menghadapi konsekuensi serius berupa tarif ekspor yang akan dimainkan Trump terhadap negara-negara yang menolak.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana menilai, keputusan Prabowo bergabung ke dalam BoP tidak terlepas dari langkah politik Donald Trump.  Indonesia tidak punya pilihan selain bergabung, karena Trump punya ancaman besar tarif resiprokal jika Indonesia tidak menuruti keinginan Trump.

"Ini karena ada preseden di mana Presiden Perancis nyatakan tidak akan bergabung, dan Trump mengancam akan mengenakan tarif 200 persen," kata Hikmahanto dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).

Anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) secara 2 hari beruntun yang turun  drastis hingga 16,7% pada 28-29 Januari adalah tekanan lain bagi pemerintahan Prabowo.  Penurunan ini dipicu penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 27 Januari mengenai transparansi pasar saham Indonesia.  

Para pengamat pasar modal  menyebut penilaian MSCI itu karena banyaknya saham-saham gorengan dan para emiten “boncos” yang tak jelas pemiliknya  yang masuk di papan  bursa  selama ini.  Gejolak ini kemudian memicu mundurnya Direktur BEI  Iman Rahman bersama 2 pejabat BEI dan  2  pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dianggap bertanggung jawab terhadap masalah pasar bursa selama ini.  Para pengamat menyebut peristiwa ini dapat  "menambah beban fiskal" yang akan "melebar pada sektor riil yang menyasar masyarakat"

“Sebentar lagi Ramadhan dan Lebaran, di mana biasanya orang makan dan belanja lebih banyak, harga barang akan naik ditambah rupiah yang melemah, itu barang impor, makanan impor itu harganya akan ikut naik,”  kata Direktur Celios, Bhima Yudhistira di Channel Youtube, Kompas TV, 30 Januari 2026.

Dengan banyaknya tekanan ini, Presiden Prabowo Subianto memandang perlu untuk menenangkan para tokoh kritis dengan memberi mereka pemahaman terhadap posisi dan langkah pemerintah saat ini.  Sekaligus juga mengetahui aspirasi dan keinginan para tokoh itu dari kritik yang mereka sampaikan selama ini.  Sebab, jika tidak, tekanan-tekanan itu bisa berubah menjadi daya dorong munculnya gerakan sipil  yang bisa menimbulkan gejolak politik yang dapat membahayakan posisi pemerintah.   Sejarah mencatat, gerakan sipil  di sebuah negara itu bermula dari suara kritis yang tidak dihiraukan bertemu dengan pihak dari yang memiliki kepentingan terhadap negara yang bersangkutan.

Namun, bila dilihat dari isi kritik para tokoh itu selama ini,  tidak bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah tetapi lebih pada kegelisahan atas kelambanan Presiden Prabowo Subianto membersihkan kekuatan lama yang dianggap mengganggu langkah Prabowo memperbaiki kerusakan negeri yang terjadi selama satu dekade ini. (Aswan AS)