Legislator PKB Minta Prabowo Turun Tangan Urusi Kapal Pertamina di Selat Hormuz

ThePhrase.id - Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan melakukan diplomasi dengan pemerintah Iran terkait tertahannya kapal tanker milik Pertamina di kawasan Selat Hormuz.

Menurut Syafruddin, situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang memanas tidak bisa ditangani hanya melalui jalur teknis kementerian, melainkan membutuhkan komunikasi tingkat tinggi antar kepala negara.

“Saya kira masalah kapal di Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” kata Syafruddin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/3).

Sebagaimana diketahui, dua kapal tanker Pertamina tertahan akibat meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut, termasuk kebijakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran saat ini masih melakukan diplomasi intensif untuk memastikan keselamatan kapal dan awaknya.

Syafruddin menilai, langkah diplomasi yang telah dilakukan pemerintah patut diapresiasi, namun perlu ditingkatkan ke level strategis agar hasilnya lebih cepat dan efektif.

“Upaya Kemlu dan jajaran sudah tepat, tapi ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat,” ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia, sehingga gangguan di wilayah tersebut tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga stabilitas energi global.

Ketua DPW PKB Kalimantan Timur itu berkata, keterlibatan langsung Presiden akan memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan baik dengan banyak pihak, termasuk Iran.

Ia berujar, pendekatan multilateral sangat diperlukan saat situasi perang masih berlangsung di Iran. Di sisi lain, ia menilai masalah ini harus menjadi momentum untuk mempercepat strategi diversifikasi pasokan energi agar tidak bergantung pada jalur rawan konflik.

“Ini bukan hanya soal kapal, tapi soal bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global. Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung dalam situasi seperti ini,” pungkasnya. (M Hafid)