Lewat Discord, Generasi Muda Nepal Tunjuk Perdana Menteri Sementara

ThePhrase.id - Nepal resmi menunjuk Sushila Karki sebagai perdana menteri sementara setelah gelombang protes besar-besaran memaksa KP Sharma Oli mundur. Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, sekaligus mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin pemerintahan di negara itu. Ia akan menjabat hingga pemilu nasional yang dijadwalkan pada 5 Maret 2026.

Kesepakatan penunjukan Karki tercapai dalam pertemuan antara Presiden Ramchandra Paudel, Panglima Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel, serta perwakilan gerakan protes yang didominasi generasi muda.

Diketahui, aksi protes di Nepal bermula dari kebijakan pemerintah yang menutup akses ke media sosial. Kebijakan itu memicu kemarahan publik, yang berkembang menjadi tuntutan nasional untuk memberantas korupsi.

Namun demonstrasi itu tidak berjalan dengan damai. Aparat menembakkan peluru tajam, gas air mata, hingga pentungan. Kerusuhan menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 1.300 lainnya, sementara massa membakar kantor pemerintah, bandara, hingga stasiun televisi. Situasi itu membuat pemerintahan lumpuh total.

Dalam kekosongan tersebut, generasi muda memanfaatkan Discord sebagai “parlemen alternatif”. Lewat sebuah server dengan lebih dari 145.000 anggota, mereka menggelar diskusi dan pemungutan suara untuk menentukan sosok pemimpin sementara.

Nama Sushila Karki muncul sebagai pilihan utama berkat reputasinya yang tegas melawan korupsi dan integritas yang sudah teruji. 

Profil Sushila Karki: Dari Hakim ke Perdana Menteri

Sushila Karki lahir pada 7 Juni 1952 di Biratnagar, Provinsi Koshi. Ia menempuh pendidikan di Universitas Tribhuvan Nepal dan Universitas Hindu Banaras, India. Kariernya di Mahkamah Agung dimulai pada 2009 sebagai hakim ad-hoc, sebelum diangkat menjadi hakim tetap pada 2010.

Sebagai hakim, Karki dikenal berani dan independen. Ia tidak segan membuat keputusan kontroversial, mulai dari menghukum seorang menteri dalam kasus korupsi (2012), menolak amnesti bagi anggota parlemen yang terlibat pembunuhan (2016), hingga membatalkan pengangkatan Kepala Polisi Nepal pada 2017.

Kini, Karki dihadapkan pada tantangan besar untuk memulihkan stabilitas politik, meredakan ketegangan sosial, serta memastikan jalannya pemilu yang bebas dan adil pada 2026. [nadira]