Lipsus 2 Tahun Pemerintahan Prabowo: 19 Juta Lapangan Kerja Hanya Angin Surga

ThePhrase.id - Program 19 juta lapangan kerja menjadi salah satu dari delapan program Asta Cita yang digaungkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama periode 2024–2029.

Namun, bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau masih menganggur, janji tersebut belum sepenuhnya terasa. Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerjaan baru seolah menjadi angin surga.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dihimpun Katadata mencatat sebanyak 88.519 pekerja terkena PHK sepanjang 2025. Situasi berlanjut pada 2026, di mana sebanyak 63.789 pekerja kembali terdampak PHK pada periode Januari hingga September. Angka tersebut merupakan laporan dalam sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang bersifat dinamis, sehingga belum tentu mencakup seluruh kasus PHK di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah menyebut penciptaan lapangan kerja terus berjalan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk bekerja pada Februari 2026 meningkat 1,896 juta orang dibandingkan Februari 2025.

Selain itu, pemerintah juga mengklaim investasi sepanjang 2025 menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Namun, angka agregat itu belum otomatis menjawab persoalan kualitas pekerjaan, kepastian upah, dan ketimpangan kesempatan kerja yang dirasakan masyarakat.

Bansos Sebagai Bantalan, Bukan Solusi Permanen

Ketika ancaman PHK membayangi pekerja, pemerintah memperkuat jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.

Pada Hari Buruh, 1 Mei 2026, Presiden Prabowo menyatakan, “Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh. Yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi saudara-saudara sekalian.”

Prabowo juga menyebut anggaran perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah mencapai Rp500 triliun pada 2026. Bantuan tersebut penting menjaga daya beli keluarga rentan, terutama ketika pencari nafkah kehilangan pekerjaan. Namun, bansos tidak bisa menggantikan pendapatan tetap maupun menciptakan pekerjaan produktif secara langsung.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan bahwa tantangan sesungguhnya bukan sekadar mengumumkan angka penciptaan kerja, melainkan memastikan pekerjaan itu tersedia, layak, dan dapat diakses masyarakat.

Pemerintah dinilai perlu membuka rincian realisasi 19 juta lapangan kerja, membedakan pekerjaan formal dan informal, serta menjelaskan berapa banyak pekerjaan baru yang benar-benar bersih setelah dikurangi kehilangan pekerjaan.

Sebab, bagi masyarakat, keberhasilan program ketenagakerjaan bukan diukur dari besarnya janji atau anggaran bantuan, melainkan dari kesempatan memperoleh penghidupan yang layak. Tanpa transparansi dan hasil yang dirasakan, janji 19 juta lapangan kerja berisiko tinggal menjadi slogan politik. (Rangga)