Lipsus LSP: Menyadap untuk Siapa?

ThePhrase.id – Kasus penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) hingga saat ini terus menjadi perhatian publik. Pertanyaan besar yang mengemuka dalam berbagai wacana publik, LSP menyadap untuk siapa?

Pertanyaan ini wajar, mengingat sebagai Kapolri, LSP berada di bawah langsung Presiden Prabowo. Tetapi, LPS justru melakukan penyadapan terhadap Prabowo beserta menteri dan pejabat lainnya. Total diduga ada sekitar 6.000 nomor telepon yang disadap.  

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjawab perihal dugaan sosok intelektual di balik penyadapan yang dilakukan LSP bersama perwira tinggi Kepolisian lainnya.

"Untuk apa penyadapan ini digunakan, siapa yang berkepentingan, apakah ada aktor intelektual di balik penyadapan ini, itu masih wallahualam, belum bisa jawab," kata Yusril dalam konferensi pers di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).

Menurut Yusril, kita hanya boleh menduga-duga, tapi hukum tidak boleh ditegakkan dengan dugaan. “Hukum harus bicara dengan bukti, jadi beri kesempatan kepada penyidik Polri, untuk melakukan penyidikan dengan sesama, dikembangkan kasus ini," imbuh Yusril.

Hingga saat ini, Polri telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penyadapan yakni Jenderal Pol LSP (Listyo Sigit Prabowo), Irjen ASN (Ahrie Sonta Nasution), Irjen EHS (Eko Hadi Santoso) dan Irjen Pol SU (Slamet Uliandi). Irjen Pol Ahrie Sonta telah diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) yang diputuskan lewat Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.

Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol. Asep Safrudin mengatakan modus operandi yang dilakukan para tersangka dengan memerintahkan penyadapan tanpa surat penyidik maupun lampiran LP pada kurun waktu tahun 2025-2026. Penyadapan dilakukan tanpa ada kaitannnya dengan penegakan hukum.

Mabes Polri telah membentuk Tim Khusus Polri yang dipimpin Kabareskim Komjen Pol. Asep Safrudin. Tim khusus Polri Tengah mendalami dugaan tindak pidana makar.

“Kaitan sama informasi, kemudian potensi terkait dengan dugaan makar, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya, Bapak Kapolri selalu mendengar dan merespons, dan telah dibentuk tim yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman,” kata kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Selasa (10/11/2026).

Jokowi Tidak Ikut Disadap

Mantan anggota DPR RI Akbar Faizal mengungkapkan dugaan penyadapan terhadap lebih dari 6.000 nomor telepon, satu di antaranya juga turut menyasar dirinya.

Dari 6.000 daftar yang diduga menjadi target, Akbar Faizal mempertanyakan mengapa sejumlah nama yang ia sebut sebagai kelompok dekat Solo justru tidak masuk dalam daftar pihak yang diduga disadap.

“Kenapa tidak ada nama-nama dari geng Solo? Saya sebut saja namanya. Kenapa tidak ada namanya Pak Pratikno, Kaesang, Gibran, Bobby? Tapi kenapa Kabaintelkam bahkan dengan istrinya juga ada?” ujar Akbar, dalam tayangan di kanal YouTube miliknya pada Jumat (6/11/2026).

Akbar Faizal menyoroti sejumlah nama, mulai dari Pratikno, Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam perbincangan di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (3/11/2026), menilai kasus penyadapan yang dilakukan LSP sangat serius karena objek penyadapan yang dipersoalkan adalah kepala negara.

Mahfud bahkan menyinggung kemungkinan adanya kepentingan politik yang lebih besar di balik dugaan tindakan tersebut.

"Kenapa orang kemudian bicara soal makar? Karena dari hasil, taruhlah bocoran itu, produk dari hasil penyadapan ini, produk finalnya, itu sampai ke Solo," kata Mahfud.

Mahfud menambahkan, informasi yang didengarnya mengarah pada dugaan bahwa hasil penyadapan tidak berhenti pada pengumpulan informasi, tetapi juga dianalisis untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan terhadap pihak tertentu.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) angkat suara merespons kasus dugaan penyadapan ilegal yang diduga LSP. Jokowi mengatakan menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan di kepolisian.

"Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada, nanti kita tunggu ya," kata Jokowi  di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11).

Publik terus menunggu hasil penyidikan Tim Khusus Polri untuk mengungkap kasus ini dengan terang-benderang, tanpa ditutup-tutupi. Siapa sebenarnya dalang penyadapan? Apakah inisiatif LSP sendiri atau ada yang memerintahkan? (Firman)