Lipsus MSCI: Prabowo Jawab Ancaman

ThePhrase.id - Ancaman Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk menurunkan status pasar modal Indonesia dari emerging market (pasar negara berkembang) menjadi standalone market (pasar mandiri) memicu ketegangan antara lembaga indeks global tersebut dan pemerintah Indonesia.

Presiden RI, Prabowo Subianto pun angkat bicara dengan nada tegas: Indonesia tidak akan gentar menghadapi tekanan asing.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam taklimat Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (21/10), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai ancaman MSCI seolah-olah bertujuan menakut-nakuti Indonesia.

“Dia mau takut-takuti kita, saya hanya katakan kepada MSCI, Bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar,” tegas Prabowo di hadapan seluruh peserta sidang.

Baca Selanjutnya: Lipsus MSCI: Apa dan Siapa MSCI?

Ia juga menekankan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dan keberanian serta tidak mengenal kata menyerah. Pernyataan tersebut menjadi respons Prabowo terhadap ancaman penurunan status pasar modal Indonesia yang diumumkan MSCI pada Kamis, (15/10) lalu.

Apa Sebenarnya Ancaman MSCI?

MSCI merupakan perusahaan penyedia indeks pasar saham global yang menjadi acuan investor internasional, termasuk manajer investasi dan dana pasif. Indeksnya digunakan untuk menentukan alokasi investasi di berbagai negara.

Dalam pengumuman resminya, MSCI membuka konsultasi untuk mengubah klasifikasi Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Jika keputusan ini diberlakukan, saham Indonesia akan dikeluarkan dari indeks global MSCI kategori emerging maupun frontier market.

MSCI menjadwalkan keputusan final paling lambat pada 30 Juni 2027 mendatang. Selama proses tersebut, pembekuan sejumlah perubahan indeks saham Indonesia tetap diberlakukan.

Mengapa MSCI Mengancam Indonesia?

MSCI menyoroti persoalan transparansi kepemilikan saham, keterbukaan informasi pemegang saham, konsentrasi kepemilikan, serta dugaan praktik perdagangan saham yang terkoordinasi.

MSCI menilai reformasi yang diumumkan pemerintah dan regulator belum menunjukkan hasil nyata dan konsisten.

“Significant concerns remain around market dysfunction,” demikian pernyataan resmi MSCI, yang menegaskan masih adanya persoalan serius dalam fungsi pasar saham Indonesia.

MSCI juga menegaskan bahwa keputusannya mengikuti metodologi yang transparan dan berbasis aturan.

Ancaman tersebut bukan tanpa konsekuensi. Penurunan status berpotensi memicu keluarnya dana investor asing, mengurangi daya tarik pasar modal Indonesia, serta menekan kepercayaan investor global.

Di sinilah pertanyaan besar muncul: apakah MSCI sedang menjadi penolong yang mengingatkan Indonesia untuk memperbaiki tata kelola pasar modal, atau justru menjadi penjajah ekonomi modern yang memiliki kekuatan besar menentukan nasib pasar keuangan sebuah negara?

Indonesia tentu membutuhkan transparansi dan pasar modal yang sehat. Namun, reformasi seharusnya dilakukan atas dasar kepentingan nasional, bukan semata-mata ketakutan terhadap tekanan lembaga global. (Rangga)