Mahfud MD Pastikan Mundur dari Kabinet Jokowi di Saat yang Tepat

ThePhrase.id - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan dirinya pasti akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) pada waktu yang tepat.

Meskipun belum diketahui mengenai kapan kepastian dirinya akan resmi mundur dari jabatan tersebut, Mahfud mengatakan akan mengundurkan diri secara baik-baik, agar tidak ada pertentangan dengan pihak manapun.

“Saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar,” ucap Mahfud saat mengisi acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1) malam, dikutip Antaranews.

Ia menyinggung ketika dirinya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi pada saat sesi penutup debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta pada Minggu (21/1) lalu.

“Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya kan membacakan sebuah pernyataan, “saya berterima kasih kepada Pak Jokowi”,” jelas Mahfud.

Rencana untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju itu sebelumnya sudah didiskusikan dan disepakati dengan calon presiden (capres) pasangannya yakni Ganjar Pranowo.

Mahfud mengaku rencana untuk mundur tersebut sebenarnya sudah ada cukup lama, ketika akan dimulainya debat pertama Pilpres 2024, namun ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan.

Adapun berbagai pertimbangan itu ialah etikanya terhadap Presiden Jokowi yang mengangkatnya menjadi Menkopolhukam, tak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye selama dirinya menjadi cawapres, dan juga tak meminta protokoler lebih dari yang sudah diberikan pemerintah untuk kegiatan kampanye sebagai cawapres.

Ganjar Sarankan Pejabar Negara Mundur jika Maju Pilpres

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo beri saran kepada para pejabat negara yang maju di Pilpres 2024 untuk mundur dari jabatannya agar terhindar dari konflik kepentingan.

“Maka, saya sarankan mundur lah, berubahlah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud MD yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam),” tukas Ganjar ketika berada di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1).

Apabila pejabat negara tak mundur saat maju Pilpres, Ganjar mengatakan potensi terjadinya konflik kepentingan lebih besar dan harus lebih diwaspadai.

“Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest,” tandasnya. (Rangga)