ThePhrase.Id - Di tengah memanasnya konflik antara PDI Pejuangan dan Mantan Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto memulai pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Sebuah program yang menjadi janji kampanye Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 lalu. Prabowo ingin membuktikan dirinya sebagai presiden yang komit dengan janji politiknya dan tidak sekedar omon-omon. Namun ada kekhawatiran program makan siang atau makan bergizi gratis itu akan jadi panggung politik gratis bagi Gibran Rakabuming Raka.
Setelah sempat mendapat banyak kritikan, program makan siang gratis yang dicanangkan Prabowo pada masa kampanye Pilpres 2024 lalu, akhirnya dapat direalisasikan. Pemerintahan Prabowo resmi memulai program itu pada Senin, 6 Januari 2025. Pada pelaksanaan perdana ini Makan Bergizi Gratis akan diselenggarakan di 190 titik di 26 provinsi.
"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui," kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi dalam keterangannya, Minggu (5/1).
Pernyataan Hasan Nasbi, juru bicara istana ini terdengar seperti ungkapan kelegaan karena janji telah ditunaikan. Sebab, jika tidak maka janji akan terus ditagih dan akan jadi beban hingga Prabowo selesai jadi presiden. Pihak istana ingin menegaskan bahwa Prabowo berbeda dengan presiden sebelumnya, Joko Widodo, yang banyak mengumbar janji yang tak dipenuhinya. Akibatnya banyak masyarakat memberinya predikat sebagai pembohong atau tukang ngibul.
Pada awal pencanangannya, program makan siang gratis ini banyak mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Kritikan itu mulai dari soal anggaran, harga per porsi hingga menu makanan yang memenuhi standar gizi. Termasuk juga nomenklatur yang berubah dari Makan Siang Gratis menjadi Makan Bergizi Gratis.
“Jadi tentu yang ingin disediakan Pak Prabowo itu bukan hanya sekadar ‘makan’, namun makan yang bergizi dan gratis,” kata Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjawab perubahan nomenkaltur program itu, Sabtu (25/5/2024).
Namun menjelang pelaksanaan perdana program ini, kritikan sudah sepi dan tidak terdengar lagi, tenggelam oleh isu-isu aktual dan peristiwa yang lebih menarik perhatian publik, seperti konflik PDI Perjuangan dengan Mantan Presiden Joko Widodo. Konflik yang ditandai dengan pemecatan secara resmi Jokowi bersama keluarganya dari PDI P dan penetapan status tersangka Sekjen PDI P, Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juga, pemberitaan tentang Jokowi yang dinobatkan sebagai pemimpin paling korup sejagat oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menjelang malam tahun baru lalu.
Konflik PDI P dan Jokowi, juga penobatan Jokowi sebagai pemimpin paling korup sedunia itu telah memberi keuntungan kepada pemerintah Prabowo Subianto. Prabowo dapat lebh fokus menyelesaikan agenda dan program prioritas pemerintahannya tanpa ada gangguan dari Jokowi yang disebut masih sering cawe-cawe.
Jokowi disibukkan oleh perseteruannya dengan PDI P, utamanya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menebar ancaman akan membuka dosa-dosa Jokowi selama berkuasa. Selain itu Jokowi juga sibuk dengan mengkonsolidasi para loyalisnya untuk menangkis pemberitaan negatif dirinya sebagai pemimpin paling korup sedunia.
Prabowo pun tampaknya mengambil jarak dengan pusaran konflik PDI P dengan mantan petugas partainya itu. Apalagi konflik itu adalah konflik internal dan urusan rumah tangga partai berlambang kepala banteng itu. Namun demikian, konflik itu akan berpengaruh terhadap sikap politik yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menjalankan pemerintahannya.
“Prabowo pasti akan bersikap secara politis dengan tidak serta merta secara tergesa-gesa menempatkan diri sebagai pendukung Megawati atau Jokowi,” ujar CEO Politics Marketing Consulting (PolMark) Indonesia, Eep Saefulloh Fatah, dalam podcast di kanal YouTube @KeepTalking Rabu, 1 Januari 2025
Eep berpendapat, kedekatan Prabowo dengan Jokowi dan Megawati membuatnya berhati-hati dalam mengambil sikap politik. Namun, Eep tak sependapat jika Prabowo akan lebih memilih tetap dekat dengan Jokowi.
“Tentu saja orang mengatakan bahwa Prabowo orang yang sangat dekat dengan Jokowi, orang yang berjasa membuatnya menjadi Presiden. Karena sebab itu, orang mengasumsikan Prabowo lebih dekat dengan Jokowi. Izinkan saya membantah teori itu,” tegasnya
Prabowo, menurut Eep tidak hanya butuh berterima kasih atas 'masa lalu' dalam hal ini Jokowi yang telah berperan dalam memenangkannya dalam pilpres lalu, tetapi juga butuh menata 'masa depan'. Karena itu, ia meyakini Prabowo lebih memilih dekat dengan Megawati ketimbang Jokowi. Karena dari sisi kepentingan politik ke depan, Megawati lebih menguntungkan bagi Prabowo.
Bila eskalasi konflik PDIP dan Jokowi semakin meninggi maka sedikit banyak akan berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan Prabowo- Gibran. Prabowo harus mengambil langkah antisipasi agar konflik tidak menggaggu pemerintahannya atau menyeretnya masuk dalam pusaran konflik itu. Karena, ada dua kondisi dari konflik yang membuat pemerintahan Prabowo terganggu dan membebani Prabowo sebagai presiden.
Pertama, ancaman Hasto yang akan membuka dokumen tentang skandal para elit pada pemerintahan sebelumnya. Meskipun ancaman itu hanya gertakan namun tetap saja akan berpengaruh terhadap fokus dan konsentrasi para menteri dan pejabat yang ada di pemerintahan Prabowo saat ini. Utamanya menteri atau pejabat yang sudah sering disebut memiliki banyak kasus pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo.
Analis politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo menilai perseteruan antara Hasto dan PDIP dengan Jokowi itu membuat Koalisi Indonesia Maju atau parpol pendukung pemerintah jadi tersandera karena mereka dekat dengan Jokowi. Karena itu, Kunto menilai wajar bila publik meragukan bahwa kasus ini murni penegakan hukum. Pasalnya, indikasi saling sandera kasus juga kini semakin menyeruak.
“Pilihan KIM memutus hubungan dengan Jokowi. Karena dia jadi faktor yang memberatkan,” ujar Kunto.
Prabowo dapat menjadikan momen ini untuk membendung pengaruh konflik itu dengan mengganti pejabat dan menteri yang terindikasi memiliki kasus atau skandal, untuk memberi mereka kesempatan menjalani proses hukum tanpa ada intervensi dari kekuasaan.
Kedua, Jokowi yang sedang terdesak karena perseteruannya dengan Hasto dan citranya sebagai koruptor kelas dunia, membuatnya akan melakukan manuver politik. Jokowi akan meminta Prabowo menyelesaikan masalahnya sebagai bagian balas jasa dari apa yang telah dilakukannya pada Prabowo di pilpres lalu. Jasa yang membuat Prabowo seperti dalam kendali orang-orang di luar kekuasaan.
Pengamat politik Ubaidilah Badrun menyebut kekuatan tersembunyi itu dengan silence authority, yakni orang-orang yang tidak memiliki jabatan tetapi memiliki pengaruh terhadap presiden.
Publik, kata Ubed sudah bosan dengan situasi ini, terutama setelah Jokowi mendapat predikat sebagai koruptor kelas dunia itu. Ubed menyarankan Prabowo memilih jalan konstitusi dan meninggalkan otoritas tersembunyi yang mempengaruhinya selama ini.
“Dalam situasi seperti ini, saya kira Prabowo harus on the track. Dia harus berdasarkan konstitusi, memilih jalan undang-undang. Apa yang terbaik untuk rakyat, ambil itu. Jangan ragu, demi kebaikan bangsa ini ke depan,” kata Ubaidilah di politika Research consulting channel, 1 Januari 2025.
Bila masalahnya selesai, Jokowi akan fokus lagi dengan Gibran yang menjabat Wakil Presiden dengan cawe-cawe terhadap pemerintahan yang akan memberatkan Prabowo. “Maka artinya lawan politik Prabowo yang sudah jelas adalah Gibran wakilnya. Tentu ini semua akan diperhitungkan di dalam politik,” kata Eep Syafullah Fatah.
Menurut Eep, Gibran adalah potensi konflik yang berpeluang muncul pada 2029 ketiika Gibran akan mencalonkan diri sebagai Presiden. Untuk tujuan itu, Gibran akan melakukan apa saja menjaga popularitas dan elektabilitasnya, termasuk menjadikan program Makan Bergizi Gratis menjadi panggung politik gratis. Wallahu ’alam. (Aswan AS)