ThePhrase.id - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono. Pernyataan Yusril ini memberi sinyal akan terbentuknya koalisi baru atau hanya manuver Yusril untuk mendapat tempat dalam menghadapi Pemilu 2024, mengingat PBB sebagai partai non parlemen dengan raihan 1.099.848 suara (0,79 persen).
Yusril Ihza Mahendra. (Instagram @yusrilihzamhd)
Peluang terbentuknya koalisi cukup terbuka, karena sejauh ini PDI Perjuangan belum menentukan kawan koalisi untuk Pemilu 2024. Meskipun memenuhi syarat untuk mengusung capres sendiri namun PDI Perjuangan belum memiliki capres dengan electoral tinggi untuk memenangkan kontestasi. Yusril menegaskan dengan PDI Perjuangan mereka memiliki pandangan yang sama dengan sistem tertutup pada Pemilu 2024 yang dapat menjadi titik temu PBB dan PDI Perjuangan. Bahkan PBB ikut mengajukan gugatan ke MK agar Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.
“Pada saat saya bertemu langsung [dengan Mega], kita sudah sepakat untuk membahas soal ketatanegaraan,” jelas Yusril di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2023)
Reputasinya sebagai ahli hukum tata negara juga menjadi posisi tawar untuk memperjuangkan sistem proporsional tertutup yang diinginkan kedua belah pihak. Makanya Yusril tak menampik jika mereka juga akan membahas persoalan sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka. PDIP dan PBB, kata Yusril lebih menyukai proporsional tertutup agar kader potensial partai dapat duduk di parlemen.
Adapun dengan PPP, lanjut Yusril , meski sudah menyatakan sikap mendukung proporsional terbuka namun di internalnya sendiri masih ada perdebatan.
Pertemuan dengan Megawati memang belum dijadwalkan waktu pastinya, tetapi sudah masuk dalam agenda yang disusun oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto.
Menurut Yusril, silaturahmi dengan partai politik (parpol) lain penting bagi PBB. Yusril mengungkapkan kelemahan utama PBB adalah finansial. Oleh sebab itu, dia ingin membangun koalisi dengan parpol lain dan berharap koalisi dapat jadi solusi kelemahan finansial PBB untuk menghadapi Pemilu 2024.
“Sebagai partai kita enggak ada duitnya. Satu-satunya cara untuk mengatasi ini adalah dengan membangun koalisi bersama partai-partai lain, baik sesama partai Islam dan partai nasionalis,” ungkap Yusril.
Bangun Koalisi dengan PPP?
Muhammad Mardiono. (DoK. Ist)
PBB, menurut Yusril adalah partai yang memiliki akar ideologis yang dianggapnya dapat mengatasi kendala finansial. Akar ideologi ini dapat menjadi modal PBB untuk membangun koalisi. Dengan PPP komunikasi akan lebih cair karena sama-sama partai berbasis Islam. Saat ini PPP sudah tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu bersama Golkar dan PAN.
Senin siang, tanggal 13 Maret 2023, didampingi Waketum PBB Dwianto Annas dan Sekjen PBB Afriansyah Noor, Yusril menyambangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sebagaimana diketahui, Yusril adalah adalah salah satu penggugat untuk menghapus Presidential Treshold 20 persen ke MK bersama dengan Ketua DPD La Nyalla Mattaliti. Gugatan ini menjadi salah satu agenda yang dibicarakan dengan PPP karena ada kesamaan kepentingan.
"Bang Yusril kemarin menjadi penggugat terhadap sistem pemilu. Bisa jadi ini menjadi ajang tukar pikiran satu sama lain dan itu hal bagus," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek, di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2023).
Hanya saja, soal mencapai kata sepakat itu akan dilihat dalam pertemuan. "Yang sekarang bagaimana dari PBB dan juga PPP bertukar pikiran itu dahulu yang terpenting," ucap Awiek.
Awiek mengaku pertemuan Yusril dengan petinggi PPP sudah dikomunikasikan dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Berkomunikasi dengan partai politik di luar koalisi itu masih seirama dengan kesepakatan sebagaimana anggota koalisi lain juga melakukan hal serupa.
Awiek sendiri memberi sinyal kemungkinan terjadinya koalisi dengan PBB dengan menariknya ke dalam KIB jika terjadi kesepakatan.
"Sebelum janur kuning melengkung semua sangat mungkin terjadi, bahkan janur kuning melengkung penghulu enggak datang, enggak jadi nikah bareng itu," kata Awiek.
Awiek mengakui KIB yang telah terbentuk masih membutuhkan tambahan parpol lain. Ia mengatakan hal itu perlu dilakukan dalam rangka memperkuat koalisi pada kontestasi Pemilu 2024. (Aswan AS)