Marak Soal Royalti Musik, DPR Tekankan Pembentukan Regulasi yang Transparan

ThePhrase.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini menegaskan urgensi pembentukan regulasi yang transparan terkait mekanisme distribusi royalti terhadap penggunaan musik atau karya milik orang lain.

Ia menyoroti perlunya sistem digital yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama bagi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mengelola pungutan royalti.

“Kita perlu sistem digital yang transparan, terutama untuk mekanisme pembagian royalti. Agar LMK dapat mempertanggungjawabkan lalu lintas pungutan biayanya kepada negara dan pelaku ekraf (ekonomi kreatif) yang terkait,” ujar Novita dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/8) dikutip Antaranews.

Selain itu, percepatan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Hak Cipta beserta aturan turunannya juga perlu dilakukan agar lebih relevan dan adil sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Hal tersebut disampaikan menanggapi polemik hukum yang menjerat restoran Mie Gacoan di Bali, setelah melanggar hak cipta karena memutar musik tanpa izin. Kasus ini berujung dengan penetapan tersangka terhadap Direktur PT Mitra Bali Sukses, yakni I Gusti Ayu Sasih Ira.

Novita menilai persoalan Mie Gacoan itu sebagai “puncak gunung es” dari sistem royalti yang tidak transparan, mencerminkan kekacauan dalam sistem pengelolaan royalti di Indonesia yang belum berpihak pada keadilan dan keterbukaan informasi. 

Ia menyayangkan ketika pemerintah tengah berupaya mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan UMKM, namun justru menemukan lemahnya regulasi dan kurangnya transparansi sebagai sumber potensi konflik di masyarakat.

“Ini bukan sekadar persoalan Mie Gacoan. Ini tentang bagaimana negara belum mampu hadir membangun ekosistem ekonomi kreatif yang adil dan sehat. Jangan sampai rakyat dibenturkan dengan rakyat, sementara pemerintah diam dan menonton,” tegasnya.

Butuh Keseimbangan bagi Musisi dan Pelaku UMKM

Novita turut menyoroti ketidakseimbangan dalam penegakan hak dan kewajiban antara pencipta lagu dan pelaku usaha kecil.

“Musisi ingin haknya diakui, tapi pelaku UMKM juga merasa dijerat. Bukannya sinergi, malah jadi saling jegal,” ucap Novita.

Menyikapi itu, solusi yang diperlukan menurutnya bukan hanya untuk jangka pendek. Perlu adanya insentif bagi pelaku usaha yang memutar karya musisi lokal, sistem pembayaran royalti yang terbuka, serta perlindungan hukum bagi usaha kecil agar tidak menjadi korban regulasi yang diskriminatif.

“Kita butuh keseimbangan; hak pencipta terlindungi, pelaku usaha terlindungi, dan negara hadir sebagai pengatur regulasi yang adil karena ekonomi kreatif bukan hanya soal profit, tapi juga soal keadilan dan keberlanjutan,” tandasnya. (Rangga)