Masihkah Sri Mulyani Mampu Melawan Korupsi?

ThePhrase.id - Penyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyikapi kritik publik terhadap kinerja bea cukai sungguh menyesakkan hati.  Keluhan para netizen yang viral di media sosial tentang perilaku petugas bea cukai hanya  ditanggapi normatif  "bea cukai perlu meningkatkan layanan dan sosialisasi".

Apakah sesederhana itu langkah Menteri Keuangan yang sempat mendunia dan melewati dua era presiden ini,  menyelesaikan kritik publik terhadap kinerja jajarannya.  

Bea Cukai yang sering disebut sebagai salah satu lahan basah yang banyak diincar oleh para pejabat negara dituding sebagai tempat tikus-tikus pungli bersarang.  Namun oleh Menteri Sri Mulyani tudingan hanya  diselesaikan dengan imbauan perbaikan layanan dan sosialisasi. Menteri Keuangan itu seolah-olah melupakan opini buruk dan menutup mata pada transaksi atau negosiasi bawah meja oleh para bawahannya.

Beberapa bulan sebelum isu bea cukai itu merebak, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD mengungkap adanya  transaksi mencurigakan  di bea cukai yang merugikan negara.  Dalam rapat kerja  dengan DPR RI, di Gedung DPR Senayan, Rabu 23 Maert 2023   Mahfuzd mengungkapkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp189 triliun di Direktorat Bea Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada kasus impor emas batangan.

“Impor emas batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah," ujar Mahfud dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Bea masuk pengiriman barang dan barang bawaan para penumpang dari luar negeri menjadi celah pemasukan buat para oknum bea cukai di bandara dan pelabuhan ekspor impor lainnya. Keluhan para netizen di media sosial tentang pengalaman mereka membawa barang belanjaan atau mengirim barang dari luar negeri yang dipajaki dengan nilai fantastis  menjadi indikasi pungli di direktorat ini makin marak dan menjamur.  

Seperti  yang dialami artis Chakra Khan yang memilih meninggalkan jaket yang dibelinya seharga  Rp6 juta di bea cukai karena ditagih bea masuk sebesar Rp21 juta. “gw ga mau bayar.  ngapain jaket beli 6jt kudu bayar 21jt .. garelo siah," kata Chakra di akun X nya.

Cuitan Chakra khan ini setelah marak keluhan publik tentang bea masuk barang   di bea cukai, termasuk  alat belajar bantuan dari perusahaan Korea Selatan  ke Sekolah Luar Biasa (SLB)-A Pembina Tingkat Nasional yang tertahan sejak 18 Desember 2022 atau selama 16 bulan.  Barang itu tertahan karena pihak sekolah diharuskan membayar bea masuk sebesar Rp116 juta.  Namun kemudian barang itu diserahkan cuma-cuma setelah kasusnya menyeruak ke ruang publik dan netizen ramai-ramai mengutuknya.

Basahnya lahan di bea cukai ini dapat dilihat pada gaya hidup mewah beberapa pejabatnya yang terungkap ke publik. Seperti gaya hidup mewah Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, yang flexing di media sosial. Tangkapan layar yang dikumpulkan warganet dari akun Instagram pribadi Eko @eko_darmanto_bc menunjukkan pejabat Ditjen Bea Cukai ini mengunggah beberapa foto moge dan mobil klasik. Eko juga memamerkan beberapa pose ketika dirinya berada di pesawat terbang dan berkunjung ke luar negeri yang dinilai warganet terlalu hedon.

Demikian juga Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono yang sempat viral. Andhi viral di sosial media karena diduga memiliki rumah mewah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur dan jumlah harta yang jumbo. Namanya mencuat gara-gara gaya hidup mewah anaknya yang membeli baju seharga Rp22 juta dan sebuah celana panjang seharga Rp1 juta.  Akibatnya, Andhi diperiksa oleh Kemenkeu terkait kepemilikan harta fantastis senilai Rp13,7 miliar.

Yang paling mutkahir adalah Dirjen Bea Cukai, Askolani yang dlaporkan memiliki kekayaan fantastis. Melansir dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Askolani tercatat memiliki total kekayaan Rp51,87 miliar.  Nilai kekayaan tersebut dilaporkan pada 31 Desember 2022 lalu.

Publik mengungkap gaya hidup, kekayaan para pejabat dan pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan itu karena menganggap masalah itu sebagai sesuatu yang serius bagi kelangsungan negara ini.  Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani seolah abai dengan persoalan tata kelola yang  sakit akut di internalnya.  Menteri  Sri Mulyani seperti lebih fokus pada tugasnya mengawal APBN dengan mencari sumber pendapatan negara serta mengamankan makro ekonomi. Sementara jajaran di bawahnya telah membangun kerajaan sendiri-sendiri dengan mengumpulkan uang menggunakan wewenang masing-masing.

Apakah jawaban normatif Menteri Keuangan Sri Mulyani menangggapi  sorotan publik terhadap internalnya itu menandakan bahwa hal itu sudah biasa dan cukup dimaklumi saja. Atau  hal ini menunjukkan Ibu Menteri sudah kehilangan power mengingat waktu jabatannya yang tinggal beberapa bulan lagi.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani  adalah tokoh di balik sukses Indonesia melewati resesi global, yang mampu melawan korupsi dan memperkuat tata kelola yang baik. Keberhasilannya ini menjadi pertimbangan Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick yang  meminta Sri Mulyani menjadi Direktur Pelaksanan Bank Dunia.

Banyak peluang untuk korupsi di Kementerian Keuangan.  Seperti yang diakui Sri Mulyani tahun 2022 lalu, bahwa dalam mengelola keuangan negara godaan untuk memperkaya diri sendiri sangat besar.  “Kesempatan dan peluang untuk terjadinya korupsi dalam transaksi  yang dapat mengurangi pendapatan negara harus dihapuskan,” katanya pada Rabu, 3 Agustus 2022.

Karena itu di bawah kepemimpinannya, Kementerian Keuangan telah membangun sistem untuk mengurangi pertemuan langsung antara pengelola keuangan dan masyarakat.  Semua unit kerja telah menerapkan sistem digital untuk menghindari praktek suap.  Juga telah dibangun LNSW (Lembaga Nasional Single window), yakni integrasi data ekspor-impor komoditas dalam negeri, yang berisi data akurat dan mekanisme pengawasan yang menutup rapat celah untuk mengambil uang negara.

Namun demikian, meski sistem sudah terbangun sangat  baik tapi kebocoran terus terjadi bahkan di lingkungan Kementerian Keuangan sendiri seperti di Dirjen Pajak dan Bea Cukai yang banyak disorot publik hari ini.  Boleh jadi jurus Sri Mulyani melawan korupsi yang sempat membuatnya terpilih jadi Direktur Bank  Dunia  beberapa tahun lalu, sudah tak mujarab lagi di era Presiden Jokowi ini.  Bukan karena sistemnya yang buruk, tetapi karena korupsi yang  telah mewabah yang terjadi di semua lini dengan skala yang sangat luas yang tak mampu dilawan oleh seorang Sri Mulyani. Wallahu’alam. (Aswan AS)