Masyarakat Tolak Pilkada Melalui DPRD, Tidak Percaya Partai Politik

ThePhrase.id - Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei soal wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD. Hasil survei itu menyebut mayoritas responden menolak wacana tersebut.

Ada sebanyak 66,1% responden yang tidak setuju dengan sistem pilkada melalui DPRD. Sebanyak 28,6% responden menyatakan setuju dengan wacana tersebut. Sementara 5,3% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa mengungkapkan lima alasan yang membuat mayoritas responden menolak pergantian sistem Pilkada secara langsung menjadi tidak langsung alias melalui DPRD.

Pertama, masyarakat terbiasa dengan pemilihan secara langsung. Sistem itu dinilai menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat, karena dalam kurun 20 tahun merasakan memilih kepala daerah secara langsung.

"Rakyat sudah terbiasa memilih secara langsung sehingga jika tiba-tiba berubah, dan tidak berdasar asumsi-asumi yang bisa diterima publik, tentu penolakan juga begitu kerasa," kata Ardian saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1).

Menurut Ardian, masyarakat menganggap Pilkada sebagai pesta rakyat dan mereka merasa senang apabila dapat memilih wakilnya melalui tangannya sendiri.

Alasan kedua, masyarakat tidak percaya kepada DPR RI maupun DPRD. Lembaga ini disebut memiliki kepercayaan publiknya sangat rendah.

"Sering diasosiasikan politik transaksional, kemudian juga persepsi korupsi legislatif masih tinggi," ujarnya.

Ketiga, Ardian menyebut masyarakat  punya kepercayaan yang rendah terhadap partai politik. Sebagaimana lembaga DPR, partai politik juga dianggap sebagai sarang korupsi.

"Keempat, pilkada langsung dianggap hak, bukan proses elite. Jadi pilkada langsung dianggap masyarakat sudah menjadi hak mereka untuk menentukan pemimpin daerahnya," terangnya.

"Jadi ketika kita dalami alasannya karena memang menghilangkan hak rakyat, dan ini angkanya besar 82,2% mereka menyatakan menolak pilkada lewat DPRD, karena akan kehilangan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya," imbuhnya.

Terakhir, rakyat merasa memiliki sense of control terhadap kepala daerah yang terpilih melalui sistem pemilihan langsung. Rakyat dapat menagih janji-janji politik yang tidak dilaksanakan, bahkan menghukum secara langsung berupa tidak dipilih kembali pada periode berikutnya.

Untuk diketahui, mayoritas partai politik yang duduk di parlemen menyetujui wacana pilkada melalui DPRD. Mereka antara lain; Partai Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, Demokrat, dan PAN. Sementara PKS masih mencari jalan tengah.

Semua partai itu merupakan partai koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Ada pun PDIP, partai non pemerintah menjadi satu-satunya partai di parlemen yang menolak pilkada melalui DPRD.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkap pihaknya diajak untuk turut mendukung wacana tersebut. Namun, partai berlambang banteng muncong putih itu tetap menolaknya.

"Sikap kita kan sudah tegas dari awal, kita enggak akan berubah, bahwa itu adalah hak rakyat yang tidak bisa diwakilkan pada segelintir orang di DPRD," kata Deddy, Rabu (7/1).

Sebelumnya, wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali diusulkan oleh Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Meneral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Usulan itu disampaikan Bahlil saat perayaan Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar di Istora, Senayan, Jakarta pada Jumat (5/12/2025). Acara itu juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing," kata Bahlil dalam pidatonya.

Gayung bersambut, Prabowo dalam pidatonya mengamini usulan Bahlil. Baginya, demokrasi yang dianut di Indonesia harus bisa memangkas ongkos politik.

Apalagi, lanjut Kepala Negara, DPRD sudah dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga dapat memilih wali kota hingga gubernur.

“Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik berani memberi solusi kepada rakyat. Demokratis tapi jangan buang-buang uang. Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” kata Prabowo.

Menurutnya, sistem pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD sudah dilakukan di negara lain seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, hingga Australia.

"Negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah," tandasnya. (M Hafid)