MBG Tetap Diberikan saat Libur Sekolah, DPR Duga Upaya Serapan Anggaran dan Minta Dihentikan

ThePhrase.id - Badan Gizi Nasional (BGN) tetap melanjutkan program makan bergizi gratis (MBG) kepada siswa meski sudah memasuki masa libur sekolah. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan, karena terkesan memaksakan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai pelaksanaan MBG pada masa libur sekolah terpaksa dilakukan hanya demi menyerap sisa anggaran di kantong BGN.

Dia mengingatkan agar pelaksanaan MBG lebih berorientasi pada manfaat nyata yang akan dirasakan siswa, bukan dilanjutkan hanya demi menghabiskan anggaran besar yang diterima.

“Kita perlu jujur, jangan sampai program ini dipaksakan hanya demi menghabiskan anggaran di akhir tahun. Kegiatan publik seperti ini harus berorientasi pada manfaat nyata, bukan pada serapan belanja,” kata Charles kepada wartawan, Senin (22/12).  

Menurutnya, pelaksanaan MBG di masa libur sekolah kurang efektif dan berpotensi salah sasaran yang mengakibatkan melenceng dari tujuan awal.

Lebih-lebih, lanjut dia, paket makanan yang diberikan berasal dari produk kemasan dan ultra processed food yang tidak sejalan dengan tujuan awal MBG, yakni memperbaiki gizi anak untuk mengurangi angka stunting di Indonesia.

“Distribusi makanan kering di masa libur, yang menurut laporan lapangan banyak berisi produk kemasan dan ultra processed food (UPF), berisiko melenceng dari tujuan awal program ini, yakni memperbaiki status gizi anak-anak Indonesia,” ucapnya.

Politisi PDIP itu meyakini bahwa para orang tua akan memberikan makanan yang bergizi bagi anaknya saat berada di rumah, apalagi saat libur sekolah.

"Maka, bila yang disalurkan adalah makanan olahan yang rendah kandungan gizi, efektivitas program ini patut dipertanyakan,” bebernya.

Bantahan BGN

Wakil Ketua BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang membantah tudingan pelaksanaan MBG pada masa libur sekolah untuk menghabiskan anggaran.

"Justru sebaliknya, kami menghemat anggaran luar biasa di tahun 2025," kata Nanik dalam keterangannya, Selasa (23/12).

Sebab, kata dia, pihaknya berhasil melampaui target yang dicanangkan sebanyak 6 juta jiwa penerima manfaat dari anggaran Rp71 triliun pada 2025. Menurutnya, penerima manfaat sekarang sudah menyentuh angka 50 juta anak sekolah, ibu hamil, menyusui, dan balita (3B).

"Namun, ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B," ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan MBG selama libur sekolah ditujukan pada kelompok 3B. Ada pun pihak yang mengantarkan paket makanan itu petugas yang biasa mengantarkan ke sekolah.

Langkah itu disebut sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar tidak boleh ada satu anak Indonesia yang tidak mendapat MBG.

Dalam pelaksanaanya, setiap Satuan Pelayanan Pemuhan Gizi (SPPG) akan menawarkan ke pihak sekolah penerima manfaat apabila ingin tetap menerima MBG selama masa libur. Nanti, pihak sekolah diminta untuk melakukan pengajuan. Kemudian, MBG dalam bentuk makanan kering diantarkan ke pihak sekolah.

Nanik menegaskan bahwa siswa tidak dipaksa untuk mengambil MBG ke sekolah, melainkan bisa diwakilkan.

"Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau makanan MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya," ucapnya.

"Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa. Jadi tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan diplintir," imbuhnya.

MBG Masa Libur Sekolah Tidak Efektif

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, meminta BGN tidak melanjutkan pelaksanaan program MBG pada masa libur sekolah, karena dianggap kurang efektif.

"Seharusnya di masa liburan sekolah, MBG diliburkan juga karena tidak efektif untuk menjangkau siswa," kata Yahya kepada wartawan, Rabu (24/12).

Dia menyoroti paket makanan yang diberikan kepada penerima manfaat berupa produk kemasan dan ultra processed food. Menurutnya, makanan tersebut mengurangi nilai gizi.

"Pertama, menu yang disajikan bukanlah menu yang dimasak, melainkan makanan siap saji. Hal ini terbukti waktu kunjungan Komisi IX ke Kota Tangerang di saat libur sekolah. Menu yang disajikan oleh SPPG adalah makanan berupa roti, pisang dan susu sehingga mengurangi standar gizi," ujarnya.

Selain itu, MBG yang harus diambil ke sekolah saat hari libur akan memberatkan orang tua, karena harus mengeluarkan uang transportasi.

Sebaliknya, apabila MBG diantar ke masing-masing rumah siswa justru akan membuat rumat pendistribusian MBG. Apalagi, lanjutnya, skema tersebut akan menambah biaya transportasi.

"Kemudian biaya transportasi menjadi beban siapa? Tidak mungkin dibebankan kepada SPPG karena jumlahnya cukup besar," ucapnya.

"Kalau dibebankan kepada BGN ini menjadi pemborosan. Jadi kebijakan BGN yang tetap membagi makanan di saat libur sekolah sebaiknya dievaluasi, karena membebani orang tua, SPPG dan BGN sendiri," imbuhnya.

Kendati demikian, Yahya mendukung program MBG ini tetap berjalan untuk ibu hamil, menyusui dan balita. "Kalau MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita boleh tetap dijalankan karena selama ini diantar ke rumah masing-masing," katanya. (M Hafid)