politics

Megawati Tegaskan PDIP Tolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Jaga Semangat Reformasi

Penulis Rangga Bijak Aditya
Jan 13, 2026
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri ketika menyampaikan pidatonya saat Rakernas I PDIP Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/01/26). (Foto: Instagram/pdiperjuangan)
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri ketika menyampaikan pidatonya saat Rakernas I PDIP Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/01/26). (Foto: Instagram/pdiperjuangan)

ThePhrase.id - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa partainya menolak tegas wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan secara langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pernyataan sikap tersebut disampaikan Megawati dalam pidatonya pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1). Ia menegaskan bahwa penolakan wacana tersebut bukan sekadar pertimbangan politik jangka pendek, melainkan berpijak pada landasan ideologis, konstitusional, dan historis.

“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” ujar Megawati di hadapan para kader PDIP.

Megawati menilai pilkada langsung merupakan capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi. Menurutnya, mekanisme tersebut lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk mendapatkan kembali hak politik yang sempat terbatasi selama masa sentralisasi kekuasaan.

“Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan,” imbuhnya.

Presiden ke-5 RI itu juga menilai sistem pilkada melalui DPRD merupakan praktik lama yang tidak memberikan jaminan terhadap penguatan demokrasi maupun akuntabilitas pemerintahan daerah. Ia membantah anggapan bahwa sistem perwakilan dapat menekan biaya politik.

“Sebaliknya, Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal,” kata Megawati.

“Karena itu, saya menegaskan agar Pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional dalam memilih kepala daerah,” tukasnya.

Jaga Semangat Reformasi

Lebih lanjut, Megawati menekankan bahwa sikap PDI Perjuangan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga semangat Reformasi agar tidak mengalami kemunduran.

“Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan. PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan agar alasan efisiensi atau stabilitas tidak dijadikan pembenaran untuk mengurangi kualitas demokrasi.

“Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan rakyat,” tandasnya. (Rangga)

Artikel Pilihan ThePhrase

- Advertisement -
 
Banyak dibaca
Artikel Baru
 

News Topic