
ThePhrase.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menetapkan jadwal batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2027.
Dalam keterangannya, penetapan UMP 2027 harus diselesaikan paling lambat 21 November 2026. Sementara itu, penetapan UMK di tingkat kabupaten/kota diberikan batas waktu hingga 25 November 2026.
Jadwal tersebut disampaikan Yassierli dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sejumlah kepala daerah di Jakarta, Senin (16/11).
“Batas penetapan upah minimum provinsi sebagaimana tahun lalu, PP No. 49/2025, pada 21 November 2026,” ujar Yassierli.
Selain UMP dan UMK, pemerintah juga menetapkan jadwal untuk upah minimum sektoral.
Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) paling lambat 26 November 2026, sedangkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditetapkan paling lambat 30 November 2026.
Dalam menentukan besaran upah minimum, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Penghitungan melalui formula juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu atau alfa dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
Kemnaker turut menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembahasan agar keputusan yang dihasilkan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.
“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” imbuhnya.
Dengan jadwal tersebut, pemerintah berharap penetapan upah minimum 2027 dapat berlangsung tepat waktu sekaligus menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. (Rangga)