
ThePhrase.id - Sejumlah negara sudah menaikkan harga BBM di dalam negerinya, sebagai imbas konflik AS-Israel versus Iran. Namun Indonesia memilih untuk tidak melakukan penyesuaain harga. Dengan harga minyak mentah rata-rata di atas 100 dollar AS per barrel, secara ekonomis, seharusnya Indonesia sudah harus melakukan penyesuaian harga agar pengadaan dan penyaluran BBM tidak terganggu.
Apakah kebijakan tidak menaikkan harga BBM ini karena Indonesia memiliki stok yang cukup, ataukah ini bagian dari strategi untuk menjaga agar MBG sebagai program utama Prabowo-Gibran bisa terus berjalan?
Kabar kenaikan harga BBM sempat berhembus kencang pada akhir Maret 2026 lalu. Namun kabar itu kemudian dianulir pemerintah dan memastikan tidak ada kenaikan harga.
"Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi," kata Menteri Sekretaris Negara (Mesnesneg) Prasetyo Hadi dalam pernyataannya, Selasa (31/03/2026).
Dengan harga minyak mentah di atas 100 US dolar per barrel, harga jual BBM harusnya sudah dinaikkan demi menjaga keamanan pengadaan dan penyaluran BBM. Seperti yang dilakukan negara-negara tetangga yang sudah melakukan penyesuaian harga. Dari 11 negara ASEAN, hanya Indonesia dan Brunei yang tidak menaikkan harga BBM-nya. Bahkan ada negara menaikkan harga di atas 40 persen, seperti Vietnam dengan kenaikan 49% dan Kamboja sebesar 67%.
Sebagai importir minyak mentah, Indonesia sangat bergantung pada pasokan dari luar yang harganya sekarang sangat fluktuatif. Maka jika harga jual BBM masih belum ada penyesuaian, diduga kuat ada kepentingan yang lebih besar yang sedang dijaga pemerintah agar publik tidak protes. Sebab, harga BBM adalah hal sensitif yang berdampak pada harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Muncul spekulasi, bahwa kepentingan yang dijaga pemerintah itu adalah MBG (Makan Bergizi Grtais), program utama Prabowo -Gibran. Program yang sedang mendapat sorotan tajam sebagai pemborosan dan proyek bagi-bagi untuk circle Prabowo-Gibran.

Menaikkan harga BBM akan menjadikan MBG sebagai sasaran protes dan tuntutan untuk dihapus karena dianggap sebagai program yang menyedot banyak anggaran. Bagaimana tidak, anggaran untuk program ini tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp335 triliun dalam APBN, naik signifikan dari alokasi awal.
Dana ini bersumber dari sektor pendidikan Rp223,6 triliun, kesehatan Rp24,7 triliun, dan ekonomi Rp19,4 triliun. BGN (Badan Gizi Nasional) sebagai leading sector program ini disebut sedang bagi-bagi proyek kepada circle Prabowo-Gibran melalui pengadaan dan belanja barang.
BGN menganggarkan Rp113,9 miliar untuk jasa event organizer (EO), pembelian kaos kaki Rp6,9 miliar dan pembelian sepeda motor listrik senilai Rp1,2 triliun. Sepeda motor yang disebut sebagai kendaraan operasional para kepala SPPG di seluruh Indonesia.
"Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," ujar Dadan di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melontarkan kritik keras terhadap pengadaan sepeda listrik BGN ini. Dengan harga motor listrik berkisar antara Rp48 juta hingga Rp56 juta per unit dinilai cukup tinggi, terutama untuk pengadaan dalam jumlah besar yang menggunakan anggaran negara.
Peneliti FITRA Badiul Hadi mempertanyakan urgensi pengadaan sepeda motor tersebut yang dinilainya berpotensi membebani fiskal jika tidak didukung kajian kebutuhan yang jelas.
Langkah ini, kata Badiul bertolak belakang dengan upaya penghematan belanja negara, termasuk wacana pengetatan anggaran kementerian. Klaim BGN yang menyebut harga motor tersebut lebih murah dari harga pasar tidak serta-merta menunjukkan efisiensi.
“Tanpa pembukaan data spesifikasi, pembanding harga yang kredibel, dan proses pengadaan yang transparan, klaim itu berisiko menjadi justifikasi sepihak, bukan fakta yang bisa diuji publik,” kata Badiul Hadi, seperti dikutip di Kontan.id, Rabu (8/4/2026).
Motor yang dipesan BGN itu berbasis listrik dengan model bernama Emmo JVX GT. Dikutip dari laman emmo.co.id, motor listrik ini disediakan oleh PT Yasa Artha Trimanunggal dengan spesifikasi yang cukup kompetitif di kelasnya. Kepala BGN, Dadan Hindayana menepis jika motor yang dipesannya itu sama dengan spek sepeda motor yang dijual di Alibaba.com seharga Rp10 juta.
“Itu akun bodong. Baterai motor listrik saja harganya Rp7 juta, belum dinamo dan controller, dan peralatan lainnya,” kata Dadan seperti dikutip Tempo, Senin, 13 April 2026.
Terlepas dari kontroversi tentang spek dan harga motor sejenis di flatform E-commerce, angka pengadaan sebesar Rp1,2 triliun untuk sepeda motor kepala SPPG sudah cukup untuk menuding program MBG sebagai pemborosan di tengah upaya pemerintah untuk menghemat anggaran. Belum lagi masalah di lapangan seperti keracunan yang masih terus terjadi, makanan yang tidak layak konsumsi, kecelakaan di dapur SPPG sepert ledakan tabung gas dan lain-lain. Namun sebagai program utama Prabowo-Gibran, MBG akan dipertahankan dengan berbagai cara.
“Kami akan melaksanakan program ini. Kita hadapi kampanye luar biasa, yang menyatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang,” kata Prabowo saat peluncuran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Maka, di tengah sorotan tajam terhadap MBG saat ini, perlu untuk menenangkan publik agar memaklumi dan tidak mempersoalkan apa yang terjadi di seputar program ini. Cara taktisnya adalah dengan tidak menaikkan harga BBM meskipun di tengah gejolak harga minyak dunia yang tidak menentu imbas dari krisis yang terjadi selat Hormuz.
Pemerintah harus mencari sumber lain untuk menutupi 19% impor minyak mentah Indonesia dari selat Hormuz jika kemelut di selat Hormuz belum berakhir. Apalagi hubungan Indonesia-Iran sedikit merenggang pasca bergabungnya Indonesa ke BoP (Board of Peace) bentukan Presiden AS, Donald Trump. Ditambah lagi sejumlah insiden seperti penahanan dan lelang kapal tanker Iran, Arman 114 oleh Indonesia dan pembatalan sepihak keikutsertaan Iran oleh Indonesia dalam latihan perang gabungan di Bali beberapa waktu lalu.
Mempertahankan harga BBM tidak hanya menekan terjadinya protes terhadap program pemerintah yang dinilai boros, tetapi juga menjaga stabilitas di dapur SPPG dengan tidak ada kenaikan pada harga bahan baku.
Sejatinya, MBG merupakan program strategis untuk pemerataan gizi para siswa. Program ini juga dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat yang memproduksi dan menyalurkan bahan baku, terutama di pedesaan dan daerah terpencil.
Sejumlah negara seperti Jepang, Finlandia, Swedia, Estonia, Francis dan lain-lain sudah memiliki program makan siang gratis untuk para siswa. Namun, MBG di Indonesia dijalankan dengan terburu-buru yang memunculkan banyak masalah akibat kontrol pengelolaan dan akuntabilitas yang rendah. Akibatnya MBG terkesain sebagai “bancakan” dan bagi-bagi cuan bagi orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan. (Aswan AS)