Mengapa Boikot Piala Dunia 2026 Hanya Sekadar Wacana dan Nyaris Tak Bisa Diwujudkan?

Thephrase.id - Wacana boikot Piala Dunia yang dipimpin negara-negara Eropa kembali menguat dalam beberapa pekan terakhir. Akan tetapi, peluang realisasinya dinilai hampir tidak ada mengingat struktur kekuasaan dan sistem sanksi yang sepenuhnya berada di bawah kendali federasi sepak bola dunia.

Penilaian tersebut disampaikan Alan Rothenberg, tokoh yang memiliki rekam jejak panjang dalam pengelolaan turnamen besar, termasuk Olimpiade Los Angeles 1984 serta Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.

Laporan LA Times, Rothenberg menilai pernyataan politisi dan pejabat sepak bola dari sejumlah negara Eropa, seperti Jerman, Prancis, Denmark, dan Inggris, yang mengangkat isu boikot Piala Dunia lebih banyak bersifat wacana ketimbang langkah konkret.

Piala Dunia berada di bawah pengelolaan FIFA, organisasi yang mengatur hampir seluruh ekosistem sepak bola global, mulai dari kompetisi senior putra dan putri, kejuaraan antarkonfederasi, hingga turnamen kelompok usia, sekaligus memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi menyeluruh.

Apabila sebuah negara memilih menolak berpartisipasi di Piala Dunia, FIFA dapat menjatuhkan larangan terhadap federasi tersebut dari seluruh kompetisi internasional, termasuk Piala Eropa, Piala Dunia putri, serta menghentikan aliran pendanaan resmi FIFA.

Preseden nyata terlihat pada Rusia yang sejak invasi ke Ukraina pada 2022 dikeluarkan sepenuhnya dari sepak bola internasional, sehingga tidak diizinkan mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2022 dan 2026 serta Piala Eropa 2024.

Akibat keputusan tersebut, Rusia tidak memainkan satu pun pertandingan kompetitif sejak November 2021, meskipun kebijakan FIFA dalam konteks geopolitik kerap dinilai tidak konsisten oleh pengamat internasional.

"Empat hari setelah Olimpiade Musim Dingin Sochi 2014, Rusia menginvasi Ukraina dan mencaplok Krimea, tetapi kurang dari empat bulan kemudian Rusia tetap tampil di Piala Dunia dan empat tahun setelahnya menjadi tuan rumah turnamen tersebut," bunyi catatan yang menyoroti ketidakkonsistenan FIFA dalam menjatuhkan sanksi internasional.

Sepanjang periode setelah Perang Dunia II, tidak ada satu pun negara yang tercatat memboikot Piala Dunia, berbeda dengan Olimpiade yang mengalami empat gelombang boikot besar antara 1956 hingga 1984 dengan keterlibatan puluhan negara.

Boikot Olimpiade tersebut sebagian besar digerakkan oleh aktor politik, termasuk Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter yang memimpin lebih dari 60 negara untuk tidak menghadiri Olimpiade Moskow 1980 sebagai respons atas invasi Uni Soviet ke Afghanistan.

Di Jerman, wacana boikot sempat mengemuka setelah salah satu wakil presiden federasi sepak bola menyebut perlunya mempertimbangkan boikot secara serius, namun pernyataan tersebut langsung dibantah oleh pimpinan federasi dan akhirnya ditutup dengan keputusan resmi untuk tetap berpartisipasi.

Di Prancis, diskusi serupa juga berakhir tanpa tindak lanjut setelah menteri olahraga dan presiden federasi sepak bola negara tersebut secara terbuka menolak gagasan boikot.

Sementara federasi nasional terikat oleh regulasi FIFA, sebagian suporter mengekspresikan sikapnya melalui pilihan pribadi, mulai dari hanya menghadiri pertandingan di Kanada atau Meksiko hingga menjual kembali tiket Piala Dunia, sebuah skema yang tetap memberikan keuntungan finansial bagi FIFA melalui biaya transaksi penjualan ulang.