ThePhrase.id – Gerilya untuk memuluskan wacana presiden 3 periode terus berjalan. Setelah gagal memasukkan wacana ini melalui elit, kini para penggagas wacana itu masuk dari grassroot. Ribuan massa yang menamakan dirinya DPP Apdesi (Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) menggelar Slaturrahmi Nasional (Silatnas) di Istora Senayan, Jakarta, akhir Maret lalu.

Hadir dalam acara itu Presiden Joko Widodo dan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Apdesi, Surtawijaya memberikan gelar kepada Presiden Joko Widodo sebagai Bapak Pembangunan Desa, meskipun gelar itu ditolak langsung oleh Jokowi. Surtawijaya juga mengumumkan akan mendeklarasikan dukungan presiden 3 periode kepada Jokowi pasca Lebaran nanti.

Acara ini tak urung mendapat kritikan keras dari sejumlah kalangan, termasuk dari Apdesi yang dipimpin Arifin Abdul Majid. Dalam keterangan tertulisnya Arifin mengecam pencatutan nama organisasi Apdesi terkait dukungan Jokowi 3 periode. Apdesi Arifin menolak dikaitkan dengan kegiatan Silatnas Apdesi di Istora Senayan itu.

Dalam pernyataan itu Arifin juga melampirkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.0072972-AH.01.07 TAHUN 2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001295-AH.01.08 Tahun 2021 tentang Perubahan Perkumpulan Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dengan Ketua Umum Arifin Abdul Majid dan Sekretaris Jenderal Muksalmina.

Kritikan juga datang dari Pierre Suteki yang menyebut aksi massa DPP Apdesi itu sebagai makar konsitusi. Karena konstitusi jelas mengatur periodisasi jabatan presiden tetapi masa ini malah menggelar aksi yang isinya bertentangan dengan isi UUD 1945.

Sementara itu Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, prihatin dengana aksi para kepala desa itu. Kepala desa yang semestinya fokus membangun desanya sendiri, malah didorong masuk ranah politik praktis. Apalagi, kalau ternyata dibarter dengan pencairan dana untuk desanya, itu bisa memicu konflik horizontal.

Herzaky khawatir masyarakat desa yang tidak sependapat dengan para kepala desanya, bisa melakukan perlawanan dan memunculkan konflik baru di akar rumput.
"Masyarakat sedang susah, kini mau dibelah di grass root oleh segelintir oligarki elite. Jahat sekali elite-elite yang berupaya terus mendorong usulan tiga periode dengan mengorbankan rakyat di akar rumput," katanya dalam keterangan persnya, Rabu (30/3/2022).

Herzaky menilai pernyataan Apdesi yang mendukung Jokowi 3 periode merupakan pemufakatan jahat yang dilakukan elite-elite politik seolah-olah usul tersebut datang dari akar rumput. Menurutnya, hal ini mencerminkan ada segelintir elite yang malah sibuk memikirkan cara melanggengkan kekuasaan di tengah kesulitan yang dialami rakyat. Untuk itu, dirinya mengajak semua pihak untuk tidak memanipulasi suara rakyat.

Upaya Menyeret Partai Politik

Salah satu kunci untuk memuluskan perpanjangan masa jabatan presiden ada di DPR yang notabene anggotanya adalah para politisi partai politik. Setelah wacana penundaan Pemilu yang disuarakan oleh Ketua Umum PKB, Golkar dan PAN tidak mendapat respon, muncul juga kabar angin untuk menarik PDI Perjuangan untuk ikut dalam wacana itu. Caranya dengan menarik Puan Maharani sebagai Wapres menggantikan Ma’ruf Amin.

Meskipun tidak jelas dari mana asal usul isu itu, namun hembusannya cukup kencang beredar di kalangan media dan politisi yang membuat Puan harus membuat klarifikasi. Puan mengaku heran terkait isu dirinya ditawari menggantikan Ma'ruf karena tak ada aturan yang membolehkan pergantian wapres melalui Pemilu.

"Itu juga saya bingung ya gimana caranya, pakai apa ya, karena di aturan enggak ada kayak gitu. jadi dua periode, setiap periode itu ada mekanisme dan aturan sesuai UU," kata Puan.

Puan mengatakan sikap partainya telah tegas menolak wacana penundaan Pemilu. Dia berkomitmen bakal mengikuti tahapan Pemilu 2024 yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah.

"Sikap PDIP kan sudah jelas bahwa kita akan menghormati segala keputusan yang resmi yang sudah disepakati oleh lembaga dan UU," ucap Puan.

Sikap PDI Perjuangan ini juga sama dengan partai lain seperti Gerindra, Demokrat, Nasdem, dan PKS yang dengan tegas menolak penundaan Pemilu atau perpanjangan jabatan presiden. Tapi apakah dengan ketegasan partai dan elemen masyarakat lainnya menolak perpanjangan jabatan presiden ini akan menghentikan gerilya oligharki di balik isu ini. Kita lihat saja pasca Lebaran nanti seperti yang diucapkan Surtawijaya di Silatnas DPP Apdesi itu. (Aswan AS)