Menjatuhkan Prabowo dengan Data Salah dan Kerusuhan di Daerah

ThePhrase.id - Pesan-pesan penting tentang pembangunan dan kinerja pemerintah selama setahun ini, nyaris tidak tersampaikan dalam pidato Presiden, Juma’t, 14 Agustus 2026.  

Pesan itu tertutupi oleh berbagai peristiwa di sejumlah daerah menjelang hari H pidato kenegaraan tersebut. Publik lebih tertarik membicarakan kekeliruan pidato Prabowo daripada membahas pesan inti pidato tersebut.  

Sejumlah peristiwa dan kesalahan data dalam pidato presiden, mengesankan ada upaya sengaja untuk menjatuhkan wibawa pemerintahan Prabowo Subianto.

Bagian pidato Presiden Prabowo yang paling banyak diperbincangkan adalah ketika Prabowo memperkenalkan seorang perempuan bernama Susanah, asal Kabupaten Bogor.

Prabowo menyebut Susanah sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Prabowo menyebut Susanah bekerja sebagai buruh pengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram.

"Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Dia bekerja sebagai buruh harian. Buruh harian mengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram," ucap Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi perbincangan bukan hanya tentang besaran upah  yang  tak logis, tetapi juga tentang profesi Susanah. Susanah bukan seorang pengupas bawang tetapi penjahit kain perca dan pencuci omprengan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Aktivis yang juga Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mempertanyakan sumber data pdato tersebut. Kesalahan penyebutan data patut menjadi perhatian karena terjadi dalam pidato kenegaraan.

“Pidato Kenegaraan Presiden @prabowo tanggal 14 Agustus 2026, seakan terhapus dari satu kalimat gaji pengupas bawang Rp700.000 per kilogram,” kata Didu di akun X.

Said Didu mensinyalir adanya pihak-pihak yang sengaja memframing kesalahan itu sehingga inti pesan dalam pidato itu tidak tersampaikan dengan baik.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan ada pihak yang senang dengan kesalahan Presiden Prabowo.  Kesalahan itu menjadi ruang untuk mengangkat citra seseorang  dengan membandingkan era pemerintahan Prabowo dengan era rezim sebelumnya.  

Pangi menyebut Jokowi dan keluarganya yang menikmati situasi kesalahan Prabowo.  
“Saya yakin menikmati banget. Siapa yang tidak menikmati? Yang paling dekat dengan beliau ya wakilnya, di samping beliau itu wakil,” kata Pangi di channel Forum Keadilan TV, 8 Agustus 2025.

Pangi menegaskan ada manuver Jokowi untuk membuat Prabowo tidak nyaman yang bertujuan mengganggu algoritma pemerintahan Prabowo Subianto.

Sementara, Pengamat Politik dan Intelijen, Dr. Selamat Ginting menyebut Jokowi akan memanfaatkan semua hal untuk kepentingan diri dan keluarganya. Sekarang posisi Prabowo, kata Ginting seperti dikelilingi oleh orang-orang Jokowi.

“Jokowi kan selalu ada kesempatan sedikitpun dia akan memanfaatkan untuk keuntungan dirinya, untuk kentungan keluarganya,” ujar Ginting di channel Forum Keadilan TV, 19 Agustus 2026.

Posisi Prabowo dikelilingi oleh keluarga Jokowi itu, tergambar pada posisi duduk Prabowo di ulang tahun RI ke-81, 17 Agustus 2026, di mana Prabowo duduk di antara Jokowi dan anaknya Gibran.  Sebuah posisi yang tak lazim ketika seorang mantan presiden duduk bersebelahan dengan Presiden di acara kenegaraan.  

Ginting menyebut, kondisi itu juga disebabkan karena tidak adanya ibu negara yang mendampingi presiden.

Pertanyaannya kemudian adalah, apakah peristiwa-peristiwa  di daerah menjelang pidato kenegaraan Presiden dan ulang tahun kemerdekaan RI, sebagai bagian dari manuver untuk mengganggu algoritma pemerintahan Prabowo Subianto?

Karena peristiwa-peristiwa  tersebut cukup menyita perhatian publik dilihat dari sisi waktu, tempat dan bentuknya yang menyasar kebijakan dan program pemerintah.

Beberapa di antaranya adalah;

Satu, kerusuhan dan pengibaran bendera Bulan Bintang di Aceh. 
Peristiwa ini bermula dari peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026). Sekelompok massa menurunkan bendera merah putih dan menggantikannya dengan bendera bulan bintang.

Aparat bereaksi dengan menembakkan gas air mata untuk mengendalikan massa dan menghentikan aksi tersebut. Namun, aksi itu justru memicu keberingasan massa dengan melempari dan mengejar aparat di lokasi kejadian.  

Saat kejadian, Guberur Aceh Muzakir Manaf, dikabarkan sedang berada di luar negeri untuk berobat dan pengecekan kesehatan.  

Dua, pengibaran bendera Borneo Raya di Samarinda. Peristiwa ini terjadi saat peringatan HUT RI ke-81, ketika bendera tersebut berkibar di fly over Jalan Juanda, Kota Samarinda. Bendera berwarna merah, kuning, dan biru itu berkibar tepat di bawah bendera Merah Putih, lengkap dengan spanduk besar berisi protes atas ketidakadilan yang turut terpasang di sebelahnya.  

Pengibaran bendera Borneo Raya itu menjadi perbincangan setelah beberapa netizen mengunggah video bendera tersebut di media sosial.

Ketiga, keracunan siswa di Barastagi Sumatra Utara.  Sebanyak 353 siswa SMAN 1 dan SMA lain di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, mengalami keracunan massal pada Kamis, 13 Agustus 2026, setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Korban dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami mual, pusing, dan muntah setelah mengkonsumsi makanan tersebut.

Video tentang persitiwa ini viral di media sosal setelah para orang tua siswa mengeluh dan mengecam program tersebut.

Keempat, pembakaran kantor PT Timah di Belitung Timur. Bangka Belitung.

Pembakaran kantor PT Timah ini dilakukan massa yang memprotes kepastian pembelian hasil tambang dan kenaikan harga bijih timah di wilayah itu. Massa yang tidak sabar kemudian membakar Kantor Unit Produksi (UP) PT Timah Tbk hingga Gudang Besar Timah (GBT), Jumat (7/8/2026). Massa ini bergerak dari sejumlah desa di Belitung Timur menggunakan puluhan truk terbuka, sepeda motor, dan kendaraan roda empat. Mereka meminta PT. Timah membeli timah hasil tambang mereka dengan harga yang layak.

Menanggapi rangkaian peristiwa ini, Selamat Ginting menilainya sebagai peristiwa  yang lebih banyak disebabkan oleh konflik internal di daerah.  Aceh misalnya, tidak terlepas dari persaingan antar pejabat setempat untuk memperebutkan posisi tertentu dan persaingan antar daerah soal bagi-bagi kue dana Otsus (Otonomi khusus) sebesar Rp117 triliun yang tidak merata.  

Demikian juga dengan keracunan di Brastagi, menurut Ginting, hal  itu lebih karena human error dalam menangani makanan yang layak konsumsi. 

“Apakah itu bagian dari manuver untuk menjatuhkan citra Presiden Prabowo? Sebagai hipotesa boleh-boleh saja. Tetapi harus ada data dan fakta yang mendukung untuk memasikan hal tersebut,“ kata Ginting mengakhiri. (Aswan AS)