Menterinya Larang Rakyat Protes MBG, Prabowo Tuduh Intelektual yang Suka Jelekin Programnya

ThePhrase.id - Presiden Prabowo Subianto kembali curhat soal adanya pihak yang menjelek-jelekkan program Makan Begizi Gratis (MBG) saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2).

Prabowo mengungkap bahwa mereka meramalkan program mercusuarnya itu akan menemui kegagalan, bahkan disebut sebagai program yang menghamburkan uang.

"Mereka meramalkan proyek ini pasti gagal, program ini menghambur-hamburkan uang," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa pembiayaan program MBG tidak menggunakan dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari dana hasil efisiensi anggaran di setiap kementerian dan lembaga.

"Padahal saudara-saudara, uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi dari anggaran yang saya dan tim saya yakin, kalau tidak kita hemat uang ini akan dimakan oleh korupsi, akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum-oknum pribadi-pribadi," ujarnya.

Sebelum adanya efisiensi, kata Prabowo, ada banyak kegiatan yang boros anggaran seperti rapat-rapat di luar kota, seminar, konferensi, hingga kunjungan yang kurang memberi manfaat bagi masyarakat.

"Ini yang kita hemat, uang ini yang kita alihkan untuk hal-hal seperti ini (MBG), saudara-saudara," tuturnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian mengungkapkan bahwa pihak yang menjelekkan MBG berasal dari kalangan intelektual.

"Bahkan yang mengejek adalah orang-orang yang terdidik, profesor-profesor terkenal, mengejek dan menghina saya," ungkapnya.

Kendati begitu, dia mengaku akan tetap menjalankan program MBG demi mengatasi stunting yang menjangkiti anak-anak di Indonesia. Menurutnya, stunting merupakan bagian dari kemiskinan.

Oleh sebab itu, dia meyabut para intelektual yang mengejek MBG hanyalah orang yang dendam dan dengki. Dia juga meyakini program tersebut dibutuhkan di Indonesia.

"Saya yakin waktu itu saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin tujuan kita benar dan baik," tandasnya.

Masyarakat Dilarang Protes MBG

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melarang masyarakat protes program MBG, sebab menjadi salah satu pilar strategi pembangunan ekonomi Prabowo.

Menurutnya, ada tiga pilar utama strategi pembangunan ekonomi pemerintahan Prabowo, meliputi pertumbuhan ekonomi tinggi (high economic growth), pemerataan (equitable distribution), dan stabilitas sosial politik. Ketiganya bernaung dalam satu istilah Sumitronomics.

"Jadi jangan protes kebanyakan MBG. Ini memang program yang diperlukan oleh masyarakat, bagian dari tiga pilar ini," kata Purbaya saat berbicara dalam Ekonomic Outlook di Jakarta Pusat, Kamis (12/2).

Purbaya mengatakan bahwa MBG maupun program sosial lainnya menjadi bagian dari pilar pemerataan dan stabilitas. Sebab, pertumbuhan ekonomi tinggi akan berlanjut tanpa adanya pemerataan.

"Orang-orang sering protes MBG dan program-program yang lain. Itu adalah satu pilar dari program pembangunan Pak Presiden, pemerataan dan stabilitas sosial politik. Kalau itu tidak ada, yang high economic growth-nya tidak bisa tercipta," terangnya.

Purbaya mengungkap bahwa prahara Agustus 2025 yang menewaskan belasan warga lantaran banyaknya protes yang terjadi, menjadi pengalaman berharga atas situasi ekonomi Indonesia.

Eskalasi demonstrasi masyarakat kala itu menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi tidak cukup tanpa adanya pemerataan.

Oleh sebab itu, kata Purbaya, pemerintah disebut sudah mulai menghidupkan kembali mesin pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter, hingga sektor riil sejak September 2025.

Dalam hal kebijakan fiskal, pemerintah menggenjot belanja kementerian dan lembaga agar menjadi pelumas laju perekonomian.

Kemudian, pemerintah juga mengalihkan likuiditas ke bank Himbara guna mempercepat pertumbuhan kredit. Meski langkah itu sempat diragukan oleh beberapa kalangan, namun diklaim sudah memberi manfaat terhadap pertumbuhan kredit.

“Itu juga membalik arah ekonomi dengan signifikan dan menambah kontribusi mesin pertumbuhan dari swasta," tuturnya.

Dengan demikian, dia meyakini langkah perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah akan berdampak langsung pada stabilitas sosial politik. Karena hal itu dapat membuka lapangan pekerjaan dan kecamuk sosial akan mereda. (M Hafid)