Menyusul PDIP, Golkar Minta Kadernya Tidak Memanfaatkan MBG

ThePhrase.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Muhammad Sarmuji memastikan kadernya tidak ada yang memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Sarmuji untuk menanggapi adanya surat edaran (SE) PDIP yang melarang kadernya memanfaatkan MBG untuk kepentingan pribadi.

"Setahu saya Golkar tidak ada yang memanfaatkan MBG. Kalaupun ada satu dua yang memiliki SPPG, tujuannya membuat program ini berhasil dengan standar yang sudah ditentukan," kata Sarmuji kepada wartawan, Sabtu (28/2).

Sarmuji mengatakan, memang ada beberapa kadernya yang punya dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun ditujukan untuk membantu kesuksesan program prioritas Presiden Prabowo. 

Baginya, kepemilikan SPPG oleh kadernya merupakan inisiatif pribadi. Oleh sebab itu, mereka tidak perlu melaporkan ke partai soal kepemilikan SPPG. 

"Nggaklah (harus lapor). Masa semua urusan mesti lapor partai. Itu kan inisiatif orang per orang. Kami tidak menskemakan," katanya.

Akan tetapi, Sarmuji mengingatkan kadernya agar tidak menyimpang dalam pelaksanaan program MBG, seperti mengambil keuntungan di luar haknya.

"Tapi kalau ada yang berpartisipasi, jangan sampai menyimpang apalagi mengambil keuntungan dari bagian yang harus diberikan secara layak ke siswa," tuturnya.

"Jangan sampai ada kader Golkar yang memiliki SPPG yang mengambil keuntungan di luar haknya " imbuh dia.

Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP menginstruksikan kadernya agar tidak memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. PDIP tak segan-segan menindak kadernya yang melanggar aturan.

Instruksi itu tertuang dalam SE tertanggal 24 Februari. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Komarudin Watubun.

Dalam suratnya, PDIP menyebut program MBG dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk melalui realokasi anggaran pendidikan nasional.

"Bahwa anggaran pendidikan pada hakikatnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pendidikan secara nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk diantaranya untuk gaji dan tunjangan tenaga pengajar, peningkatan kapasitas dan kualitas guru, serta penyediaan sarana-prasarana pendidikan," bunyi keterangan dalam surat tersebut.

PDIP mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan MBG, seperti tidak tepat sasaran, kualitas pelaksanaan, keracunan, hingga dugaan korupsi.

Dengan demikian, PDIP memiliki kewajiban untuk mengawal setiap program yang bersumber dari uang rakyat benar-benar tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta tak merugikan masyarakat. 

PDIP pun menginstruksikan kepada para kader, baik di struktural, legislatif, maupun eksekutif, untuk tidak memanfaatkan program MBG. PDIP menegaskan para kader wajib menjaga integritas.

"Dilarang keras, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan Program MBG untuk mencari keuntungan finansial atau bentuk manfaat material lainnya," bunyi surat tersebut.

"Wajib menjaga integritas, serta memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada partai," imbuhnya.

PDIP juga meminta kader mengawal pelaksanaan MBG di tiap daerah agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat.

Partai berlambang moncong putih itu, juga menegaskan akan memberi sanksi bagi kader yang melanggar.

"Setiap pelanggaran terhadap instruksi ini akan dipandang sebagai pelanggaran disiplin Partai dan akan dikenakan sanksi organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan internal Partai," tandasnya. (M Hafid)