Misteri Hubungan Prabowo dan Jokowi di Kegaduhan Ijazah Palsu Jokowi

ThePhrase.id - Geger ijazah palsu Jokowi telah membuat perhatian publik tercurah pada kasus ini.  Kasus-kasus dan isu besar  mutakhir yang menyangkut kepentingan publik lainnya seolah tenggelam dalam arus besar informasi tentang ijazah palsu Jokowi.  Pihak penguasa pun terkesan membiarkan publik berpolemik  dan belum ada upaya meredakan dengan satu tindakan yang memberikan kepastian agar geger ijazah palsu dapat segera dihentikan.

Pembiaran geger atau kegaduhan ijazah palsu Jokowi  memunculkan dugaan bahwa Prabowo dan Jokowi sama-sama mengambl keuntungan dari kegaduhan kasus ini.   Bagi Jokowi, kasus ijazah palsu ini telah memenuhi kebutuhannya untuk selalu tampil di media dan menjadi pembicaraan publik.  Pembicaraan dengan nada positif atau negatif, bagi Jokowi bukan masalah besar, bila mellihat rekam jejaknya selama ini.  Yang penting baginya, dia selalu jadi obyek liputan media dan topik pembicaraan publik. Hal itu bisa dilihat dari cara  Jokowi menikmati aksi turun ke jalannya setelah lengser dari jabatannya. Seperti pada kunjungannya ke Banjarnegara pada pertengahan Januari 2025 yang dikawal 191 polisi, yang banyak dinyinyir netizen dan dianggap sebagai aksi presiden-presidenan.

"Kunker Jokowi di Banjarnegara dikawal 191 polisi. Duit rakyat dipakai untuk bayari bekas presiden jalan-jalan," komentar salah satu akun di X.

Apa kurangnya kritik publik terhadap mobil ESEMKA selama ini. Mobil ghoib yang telah mengantar Jokowi menuju Jakarta untuk ikut serta pada pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012.  Rekaman tentang ucapan dan wawancara Jokowi tentang produksi massal dan pesanan mobli itu diputar berulang-ulang  saat dia sudah menjadi presiden.  Pemutaran untuk menunjukkan kebohongannya menjelang masuk Pilkada Jakarta dulu.  Demikian juga tentang aksi masuk ke gorong-gorong  saat menjadi gubernur Jakarta, menjawab kritikan publik untuk membuktikan ucapannya menanggulangi banjir Jakarta  selama ini.  Tujuannya bukan menyelesaikan masalah banjirnya, tapi sebaran informasi tentang aksi masuk gorong-gorong itu yang dijadikan sebagai alat untuk menyihir publik agar memberi dukungan pada Pemilihan Presiden 2014.

Dan benar saja, 2014 Jokowi ikut Pilpres dengan meninggalkan kursi gubernurnya di tengah jalan.  Berpasangan dengan Jusuf Kalla, Jokowi mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan raihan  70.997.851 (53,15 persen). Citra sebagai sosok sederhana yang sigap menyelesaikan masalah  menjadi salah satu faktor kemenangan Jokowi. Ditambah lagi faktor Jusuf Kalla membuat Jokowi melesat menuju puncak kekuasaan.  Selama dia berkuasa, kritik tentang mobil ESEMKA pun timbul tenggelam di tengah lautan isu besar lainnya. Pihak-pihak yang ingin membongkar kebohongan Jokowi dihadapi dengan buzzer dan aparat yang siap menindak siapa saja yang berani  menunjukkan kebohongan Jokowi.

Seperti yang dialami Bambang Tri  yang mengedarkan bukunya “Jokowi Undercover”  yang ditangkap pada Januari 2017 setelah seorang bernama Michael Bimo melaporkannya ke polisi.  Bambang dikenakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Bambang juga dijerat Pasal 28 ayat 2 UU ITE karena menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Masuk periode kedua pada tahun 2019, Jokowi memenangkan pemilihan full menggunakan kekuasaanya. Pihak yang berani meneriakkan ganti presiden dibungkam. Media sosial dipenuhi dengan gambar dan video aparat kepolisian yang melucuti kaos  “ganti presiden”  yang dipakai warga. Puncaknya, pada Pilpres 2019, yang ditandai dengan ratusan petugas pemungutan suara yang meninggal dunia misterius. Ketua KPU ketika itu, Arief Budiman  menyebutkan  ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.

"Ini yang banyak dijadikan diskusi di publik tentang jumlah petugas yang meninggal dan petugas yang sakit. Kami sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab," kata Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Menjelang pengumuman hasil Pilpres pada 22 Mei 2019, Jakarta dalam situasi tegang. Blokade jalan dan aparat bersiaga ada di mana-mana untuk membendung massa yang datang ke Bawaslu memprotes hasil pemilu.  Ancaman tembak di tempat disebarkan agar tak ada pihak yang berani turun ke jalan. Satu-satunya massa yang turun ke jalan pada hari itu adalah massa yang dipimpin ulama Betawi  KH. Saadi Al Batawy  yang turun dengan ribuan murid-muridnya mendatangi  Bawaslu di jalan Thamrin memperingatkan  Jokowi  tentang azab yang akan diterima akibat kecurangannya itu.

“Ingat! Kecurangan itu akan mendatangi kalian pada hari akhir, akhir jabatan, akhir kehidupan dan hari kemudian,” kata Kiyai Saadi dalam orasinya di depan Bawaslu. Rabu, 22 Mei 2019.

Keuntungan bagi Prabowo

Jika Jokowi menikmati geger ijazah palsu ini dengan sorotan media dan perbincangan publik, maka Prabowo memanfaatkan kegaduhan ijazah palsu jokowi untuk menjalankan program pemerintahannya dengan tenang.  Publik tidak terlalu  meributkan masalah program makan bergizi gratis yang bermunculan di lapangan.  Seperti  vendor tak dibayar  yang terpaksa menghentikan operasional usahanya. Juga kasus keracunan yang menimpa siswa yang mengkonsumsi makanan Makan Bergizi Gratis yang kembali terulang.  

Demikian juga badan pengelola investasi, Danantara yang diluncurkan pemerintahan Prabowo, dapat dengan tenang menggelar Town Hall Meeting di JCC  (Jakarta Convenstion Centre) Senayan, Senin, 28 April 2025.  Padahal sebelumnya, kehadiran badan ini ditanggapi skeptis oleh publik karena beberapa nama pengurusnya yang diduga terkait korupsi dan diragukan integritasnya. Publik juga curiga karena Danantara dirancang tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pidato Prabowo dalam townhall meeting itu yang dilarang untuk diliput media, adalah keanehan yang hanya menjadi bisik-bisik dan belum banyak yang mempertanyakan.

"Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US Dollar," kata Prabowo usai menghadiri acara town hall meeting BPI Danantara Senin (28/4) siang.

Misteri  hubungan Prabowo dan Jokowi ini juga terlihat dari upaya Prabowo menghindari Jokowi dari sidang perdana kasus gugatan ijazah palsunya di Pengadilan Negeri Surakarta., Kamis 24 April 2025. Jokowi tidak hadir di persidangan karena sedang menjalankan penugasan dari Presiden Prabowo  sebagai utusan pemerintah menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan.

Banyak pihak yang mempertanyakan keputusan Prabowo menugaskan Jokowi ke Vatikan karena ada pejabat pemerintah yang lebih tepat dengan penugasan itu.  Sejumlah pihak kemudian menduga jika penugasan itu bertujuan untuk menghindarkan Jokowi hadir di persidangan ijazah palsunya.

Prabowo masih harus membalas budi kepada Jokowi yang telah berjasa membantunya dalam Pilpres 2024 lalu.  Salah satunya dengan menjaga Gibran, titipan Jokowi yang mendampinginya sebagai wakil presiden.  Prabowo pun mengabaikan peringatan bahwa Gibran adalah ancaman nyata yang akan menggulingkannya dari kursi kekuasaan.  Prabowo juga tak bereaksi terhadap  desakan dan suara-suara yang memintanya untuk menggantikan Gibran, termasuk desakan dari para seniornya di jajaran purnawirawan TNI yang meminta Gibran segara dimakzulkan.

Isu matahari kembarpun seolah tak mengganggu Prabowo yang terkesan membiarkan saja para menteri loyalis Jokowi ramai-ramai sowan kepada bosnya itu pada momen Idulfitri 1446 H kemarin.  

Para pendukung Prabowo yang merisaukan matahari kembar itu berharap Prabowo mereshuffle kabinetnya, agar pemerintahan dapat berjalan efektif dan tanpa gangguan dari para menteri yang tidak loyal.  Namun tampaknya harapan itu tidak akan terjadi secara drastis dalam waktu dekat.  Bukan hanya karena Prabowo seorang evolusioner yang tidak suka dengan goncangan dan instabilitas tetapi juga karena Prabowo masih butuh Jokowi.  Wallahu a’alam. (Aswan AS)