MUI Resmi Haramkan Vape, Produksi dan Penjualannya Juga Dilarang

ThePhrase.id - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape pada Jumat (6/11). Fatwa tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr. KH. Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.

Dalam ketentuan umum Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, rokok elektrik atau vape didefinisikan sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lainnya yang digunakan untuk memanaskan zat yang mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa hingga menghasilkan uap atau aerosol yang dihirup pengguna.

Sementara itu, nikotin merupakan senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau maupun dapat diperoleh melalui proses sintesis. Senyawa ini memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.

Tidak hanya penggunaan, MUI juga menetapkan bahwa aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik hukumnya haram.

MUI menjelaskan, pengharaman penggunaan vape juga didasarkan pada prinsip sadd al-dzariah, yaitu upaya mencegah terjadinya sesuatu yang dapat mengarah pada perbuatan terlarang. Dalam hal ini, perangkat vape dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.

Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI turut menyampaikan 12 rekomendasi kepada pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti fatwa tersebut. Salah satu rekomendasi ditujukan kepada Presiden bersama DPR agar segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya guna memberikan perlindungan kepada masyarakat.

MUI juga meminta Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pelarangan vape dapat berjalan secara terpadu.

Dalam rekomendasi lainnya, MUI meminta Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan terhadap produk vape serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi maupun penanganan produk tersebut.

MUI juga merekomendasikan Kementerian Perindustrian untuk melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinannya dengan mempertimbangkan potensi penyalahgunaan perangkat sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.

Adapun BNN bersama aparat penegak hukum didorong untuk menutup celah peredaran narkoba melalui perangkat vape serta menindak tegas penyalahgunaan perangkat tersebut untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Rekomendasi MUI juga menyasar organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga. Seluruh pihak tersebut diminta meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai hukum haramnya penggunaan rokok elektrik serta bahaya kesehatan dan potensi penyalahgunaannya.

MUI turut mengimbau masyarakat untuk menghindari penggunaan vape dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin. [Syifaa]