
ThePhrase.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan bahwa pengelolaan transportasi laut di wilayah Kepulauan Seribu akan dialihkan dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mulai 2027.
Ia menyampaikan, keputusan tersebut diambil sebagai langkah untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi layanan transportasi yang menghubungkan wilayah daratan Jakarta dengan Kepulauan Seribu.
“Mulai tahun depan, dari seluruh kota maupun Kepulauan Seribu, transportasinya harus lebih mudah dan efisien. Pengelolaannya tidak lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan, tetapi akan diberikan kepada BUMD, dalam hal ini Transjakarta,” ujar Pramono di Jakarta, Minggu (9/8) dikutip Antaranews.
Menurutnya, warga Kepulauan Seribu berhak memperoleh layanan transportasi publik yang setara dengan masyarakat di lima wilayah kota administrasi Jakarta.
Kebijakan ini akan membuat akses transportasi di wilayah tersebut menjadi lebih terintegrasi, sehingga mampu menunjang kebutuhan warga mulai dari kesehatan, pendidikan hingga kegiatan ekonomi.
“Kita harus adil bagi semua warga Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu. Maka saya sudah memutuskan, mulai tahun depan nanti, dari seluruh kota yang ada di Jakarta mau ke Kepulauan Seribu itu transportasinya harus lebih mudah, lebih efisien, dan Kepulauan Seribu merasa memiliki dan menjadi bagian itu,” kata Pramono.
Pramono menegaskan, peningkatan layanan tersebut tidak hanya ditujukan bagi warga Jakarta daratan yang hendak menuju Kepulauan Seribu. Masyarakat kepulauan juga diharapkan lebih mudah bepergian ke berbagai wilayah Jakarta.
Anggota Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu, Munawar Salagau menilai integrasi transportasi antarpulau memang sudah lama dibutuhkan masyarakat. Namun, ia mengusulkan agar kapal tradisional milik warga tetap dilibatkan dalam sistem transportasi baru.
Menurutnya, kapal tradisional tetap memiliki peran penting karena mobilitas di Kepulauan Seribu tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan warga, tetapi juga mendukung sektor pariwisata.
Munawar menyarankan kapal tradisional warga disinergikan dengan Transjakarta, menggunakan konsep serupa JakLingko.
Dalam skema tersebut, Transjakarta dapat menjadi moda utama, sementara kapal tradisional berperan seperti angkutan pengumpan untuk kebutuhan logistik dan suplai BBM.
“Ibaratnya, Transjakarta sebagai bus besar, kapal tradisional sebagai angkot atau JakLingko, dan speedboat swasta sebagai layanan premium, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan tetap terpenuhi secara merata,” tukas Munawar. (Rangga)