Musyawarah Relawan Jokowi, Unjuk Kekuatan atau Saingi Partai Politik?

- Advertisement -spot_imgspot_img

ThePhrase.id – Di tengah kesibukan sejumlah partai politik menjajaki koalisi untuk menemukan formula pasangan capres yang akan diusung 2024 mendatang, Presiden Joko Widodo tiba-tiba hadir di tengah ribuan relawannya yang menggelar pertemuan akbar, di GOR Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/08).

Sejumlah perwakilan relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menggelar konferensi pers di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (20/8/2022). (Foto: Tribunnews)

Jokowi hadir untuk membuka MUSRA (Musyawarah Rakyat Indonesia) yang digelar oleh 17 kelompok relawan Jokowi. Gelaran ini akan dilaksanakan di 34 provinsi pada rentang waktu 28 Agustus 2022 hingga 11 Maret 2023. Salah satu agenda utama Musra adalah penjaringan nama capres dan nama yang terpilih akan diserahkan ke Jokowi tahun depan.

Di tengah Jokowi berpidato, sejumlah relawan meneriaki Presiden Jokowi 3 periode. Jokowi pun menanggapi teriakan itu sebagai aspirasi rakyat dan hanya sebatas wacana.

“Ini forumnya rakyat, boleh rakyat bersuara kan? Jangan sampai ada yang baru ngomong tiga periode sudah ramai,” kata Jokowi.

Menurutnya, aspirasi presiden tiga periode sama dengan aspirasi “Jokowi mundur” dan “ganti presiden”.

Dalam pidatonya, Jokowi mengingatkan para relawannya untuk hati-hati memilih calon presiden atau wakil presiden. Dia meminta relawan untuk tidak salah menentukan sikap politik di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Saya titip lagi, hati-hati ulah gurung gusuh (jangan terburu-buru). Saya ulang lagi, jangan salah, tong lepat ya (jangan salah) menentukan sikap,” pinta Jokowi.

Tak hanya meminta para relawan berhati-hati dalam menentukan sikap politik di Pemilu 2024, Jokowi juga berharap para relawan untuk tetap kompak. Di akhir sambutannya Jokowi meminta hasil Musyawarah Rakyat Indonesia disampaikan kepadanya langsung.

“Nanti dalam Musra ini sudah ketemu siapa calonnya. Tolong saya dibisiki (diberi tahu). Ini kan forum rakyat, boleh kan rakyat bersuara, ini kan negara demokrasi,” katanya.

Penanggung Jawab Musra, Budi Arie Setiadi, menyampaikan, bahwa dalam Musra di Bandung ada 5.721 relawan melakukan pemilihan secara elektronik atau e-voting untuk menentukan capres dan cawapres untuk diusulkan diusung di Pilpres 2024.

Dari e-voting itu menghasilkan nama Jokowi berada di urutan teratas sebagai capres dengan angka keterpilihan 29,79 persen. Kemudian urutan kedua ada nama Sandiaga Uno dengan 16,92 persen. Di urutan ketiga nama Ganjar Pranowo dengan keterpilihan 16,10 persen, kemudian Prabowo Subianto dengan 11,10 persen, Anies Baswedan dengan 9,2 persen dan Ridwan Kamil dengan 5,17 persen. Di bawah RK, ada Puan Maharani dengan 4,16 persen, Dedi Mulyadi dengan angka 2,87 persen, Moeldoko dengan 1,42 persen dan Andika Perkasa dengan 0,89 persen.

Sementara untuk cawapres, hasil e-voting nama Ridwan Kamil paling banyak dipilih dengan angka 38,89 persen. Kemudian di urutan kedua ada Airlangga Hartarto dengan 13,25 persen, Erick Thohir dengan angka 12,81 persen, Arsjad Rasjid dengan 10,33 persen. Kemudian ada Puan Maharani dengan 9,49 persen, Anies Baswedan dengan angka 4,88 persen, Sandiaga Uno dengan angka 4,06 persen, Ganjar Pranowo dengan 2,76 persen, Moeldoko dengan 1,54 persen dan Dedi Mulyadi dengan angka 0,75 persen.

Saingi Parpol?

Sebelum ini, awal Agustus lalu (08/08) Presiden Jokowi memanggil Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia, Andi Gani Nena Wea untuk membahas Musra ini di istana. Andi Gani sendiri saat ini menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) periode 2022-2027.

Usai pertemuan itu, Andi menegaskan bahwa Musra ini adalah ide dari para relawan dan Jokowi tidak meng-endorse kegiatan itu. Menurut Andi, Jokowi adalah panutan para relawan yang menemani Jokowi sejak dari Solo, DKI, hingga pilpres 2 kali. Andi menjelaskan Musra ini bertujuan untuk mencari pemimpin penerus Jokowi. Mereka ingin presiden pengganti Jokowi bisa melanjutkan pekerjaan besar Jokowi, termasuk IKN dan beberapa keputusan politik yang harus dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya.

Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa Musyawarah Rakyat (Musra) ini bukan untuk bersaing dengan partai politik (parpol). Menurutnya, Musra digelar untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait nama calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

“Jadi musyawarah rakyat tidak perlu ditakut-takuti, tidak perlu dianggap momok seperti bersaingan dengan parpol,” tegas Andi Gani Nena Wea usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/8/2022).

Namun Politikus PDI Perjuangan Effendi Muara Sakti Simbolon mengkritik Musra untuk menentukan tokoh yang akan didukung pada Pilpres 2024. Menurut Effendi, agenda Musra terkesan mengeksklusifkan Jokowi hanya milik para pendukung saja. Oleh karena itu, dia berharap agenda Musra dibatalkan karena berimbas negatif kepada Jokowi.

“Jangan dieksklusifkan, jangan di-musra-kan, itu ciri-ciri kalian mau mengarahkan (Jokowi, red) ke jurang,” kata Effendi dalam diskusi Total Politik di Jakarta, Minggu (7/8).

Dia mengatakan bahwa Jokowi sebenarnya merupakan tokoh yang mewakili semua anak bangsa, sehingga tidak elok mempersempit rasa kepemilikan hanya ke pendukungnya saja.

“Biarkan dia dimiliki seluruh komponen bangsa. Yang tidak suka dia pasti ada respect-nya,” ungkap anggota Komisi I DPR, itu.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi Musra yang menghasilkan 10 nama bakal calon presiden (capres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hasto menegaskan, pencalonan presiden merupakan hak dari partai politik.

“Rule of the game-nya kan pencalonan itu kan harus melalui partai politik atau gabungan partai politik. Dan relawan itu dibentuk setelah konfigurasi calon itu dipastikan dengan penetapan partai-partai politik di situ,” ujar Hasto di Jakarta , Rabu siang (31/8/).

Namun demikian, ia mengatakan, bahwa pernyataan dari para relawan merupakan bentuk aspirasi, mengingat banyaknya kepentingan jelang Pemilu 2024.

Sementara itu, Pendiri lembaga survei KedaiKopi, Hendri Satrio mengatakan manuver yang dilakukan relawan Jokowi, dengan membuat kegiatan Musyawarah Rakyat (Musra) telah membuat kegelisahan atau ketidaknyamanan partai politik.

“(Ketidaknyamanan, Red) Terutama di PDIP. Pernyataan politikus PDIP Effendi Simbolon nyata betul bahwa ada ketidaknyamanan parpol pengusung Jokowi (di Pilpres 2019) terhadap Musra,” kata Hendri, Senin (8/8/). Bukan tidak mungkin, lanjut Hendri, Musra akan menjadi partai politik yang dipimpin Jokowi.

Kegelisahan Effendi Simbolon, kata Hendri, disebabkan Jokowi tidak mengajak relawan untuk mempercayakan isu pimpinan nasional lewat parpol. “Mungkin ini juga menjawab kritikan Jokowi, menurut saya Musra kritikan Jokowi terhadap parpol yang waktu itu dianggap dirinya belum bisa menemukan calon pemimpin yang akan pengganti dirinya,” papar Hendri.

Auto kritik yang disampaikan Effendi Simbolon, kata Hendri, harusnya bisa ditanggapi strategis oleh relawan Jokowi dengan menyampaikan garis besar rencana Musyawarah Rakyat, kepada parpol atau mengajak orang parpol. Hendri mengatakan kritikan ini tidak bisa dianggap remeh oleh Jokowi karena undang-undang menyatakan parpol sebagai lembaga yang sah untuk mendorong calon presiden.

- Advertisement -spot_img

You might also likeRELATED
Recommended to you