Muzakir Manaf Tetap Minta Uluran Tangan PBB Tangani Banjir-Longsor Aceh

ThePhrase.id - Pemerintah Provinsi Aceh meminta bantuan dua lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam penanganan pasca banjir bandang dan longsor yang melanda Tanah Rencong akhir November lalu.

Permintaan bantuan itu dilakukan seiring pemerintah pusat belum menetapkan banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatra sebagai bencana nasional. Bahkan, pemerintahan yang berada di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak membutuhkan bantuan luar negeri dalam penanganan pascabencana.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengungkapkan alasan pihaknya meminta uluran tangan dua lembaga di bawah PBB. Menurutnya, pemerintah Aceh sangat membutuhkan kedua lembaga tersebut dalam penanganan bencana.

Salah satu pertimbangannya, kata Muhammad MTA, kedua lembaga tersebut punya pengalaman dalam membantu pemulihan bencana tsunami yang menerjang Aceh pada 2004 silam.

"Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," katanya, Minggu (14/12).

"Mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan kami rasa sangat dibutuhkan," imbuhnya.

Menurutnya, bantuan dari PBB sangat dibutuhkan mengingat eskalasi kerusakan seperti rumah-rumah warga, fasilitas umum, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Lebih-lebih, banjir bandang dan longsor di Aceh telah memakan ratusan nyawa dan ratusan lainnya dinyatakan hilang.

Meski begitu, dia mengungkapkan sudah ada banyak lembaga relawan yang turut membantu penanganan pascabanjir. Dalam catatannya, sebanyak 77 lembaga dan 1.960 relawan yang sudah masuk ke Aceh selama pemulihan, mulai dari lembaga lokal, nasional, dan internasional.

Beberapa lembaga yang terdaftar di desk relawan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Aceh yaitu Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, dan lainnya.

"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini," ucapnya.

Respons Pemerintah Pusat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak secara gamblang menjawab ihwal permintaan bantuan oleh Pemerintah Aceh kepada PBB. Tito hanya mengaku belum mengetahui secara rinci isi surat tersebut.

"Nanti kita pelajari," kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12).

Meski sudah mengetahui bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem berkirim ke PBB meminta pertolongan, Tito mengaku belum membaca isi surat tersebut.

“Dengar-dengar, tapi saya belum baca,” ucapnya.

Kendati begitu, mantan Kapolri itu lantas mempertanyakan substansi dan jenis bantuan yang diajukan Mualem. Jika permohonan berkaitan dengan konseling maupun bantuan sosial, pemerintah pusat dianggap sudah menyalurkan kepada masyarakat terdampak.

Bantuan UNDP dan UNICEF

Dua lembaga PBB yaitu UNDP dan UNICEF sudah menerima dan merepons surat yang dilayangkan Mualem untuk membantu pemulihan Aceh pascabanjir dan longsor.

Lembaga PBB tersebut menyebut pihaknya masih terus memantau perkembangan dan mendukung wilayah terdampak bencana.

UNDP perwakilan Indonesia tengah melakukan peninjauan untuk kemudian memberikan dukungan kepada pemerintah dalam pemulihan pascabanjir.

"UNDP telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada hari Minggu, 14 Desember 2025. Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para nastional responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini," tulisnya pada Senin (15/12).

Selain UNDP, UNICEF mengaku menerima surat dari Mualem dan saat ini tengah melakukan kajian bidang apa saja yang perlu diberi dukungan.

UNICEF juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk berkontribusi dalam penanganan pascabanjir.

"UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah," ungkapnya.

UNICEF dan beberapa badan di PBB  sudah menjalin kerja sama untuk memperkuat keahlian teknis dalam kerusakan lingkungan.

“Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak,” tandasnya. (M Hafid)