Nasib IKN di Tangan Pasangan Capres-Cawapres

ThePhrase.id - Memasuki musim kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024, pertanyaan tentang kelanjutan  pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) kembali mencuat. Mencuatnya wacana ini seperti melanjutkan kontroversi dan pro kontra proyek ini pada awal dicetuskannya.  Proyek yang kerap disebut sebagai program legacy Jokowi ini menuai banyak kontroversi bukan hanya tentang alasan pemindahan ibukota negara itu tetapi juga perencanaan yang terkesan terburu-buru dan dipaksakan.  Kontroversi itu makin tajam setelah terungkap lokasi IKN itu,  konsensi lahannya dimiliki oleh sejumlah konglomerat  usaha properti,  pertambangan dan perkebunan.  

Di tengah pro kontra,  proyek ibu kota negara ini tetap berlanjut setelah  DPR RI menetapkan  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada 15 Februari 2022.  

Untuk membiayai proyek IKN, pemerintah mengandalkan investor dan pihak swasta  dengan porsi 81 persen,  sisanya sebesar 19 persen dianggarkan dari APBN. Jokowi sempat menyebutkan sejumlah investor luar sudah menyatakan berminat untuk ikut dalam pembangunan proyek yang menelan biaya  sebesar Rp466 triliun itu.  Salah satu investor itu adalah Softbank, sebuah group usaha di bidang telekomunikasi dan media asal Jepang  yang akan menanam modalnya sebesar 100 miliar US Dolar atau  Rp 1. 428 triliun.

Namun belakangan Softbank menyatakan mundur dari proyek IKN  yang membuat Menteri  Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan keliling negara Timur Tengah untuk mencari gantinya.  Hingga Luhut masuk rumah sakit bulan Oktober 2023 lalu belum ada lagi kabar tentang adanya investor baru dari luar yang berminat berinvestasi.  

Mendesaknya waktu membuat Presiden Joko Widodo harus bergegas agar proyek ini tetap berlanjut. Jokowi menegaskan upacara 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN.

“Dan tahun depan Indonesia berencana akan merayakan hari kemerdekaan di Nusantara untuk menunjukkan bahwa kita telah memiliki ibu kota baru," ujar Jokowi saat memberikan kuliah umum di Stanford University, San Francisco, pada Rabu (15/11/2023) sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (16/11/2023).

Untuk memastikan keberlanjutan proyek ini pemerintah kemudian memanggil investor dalam negeri untuk ikut urun dalam proyek yang terletak di Paser Penajam Utara, Kalimantan Timur itu.  Aguan, Pemilik Agung Sedayu Group kemudian  ditunjuk untuk memimpin konsorsium 10 investor yang terdiri dari  Agung Sedayu Group,  Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart group.  Total investasinya adalah Rp20 triliun.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menginginkan pembangunan dapat dipercepat untuk mengejar Agustus 2024.  "Bagaimana caranya hotel harus jadi sebelum atau Agustus," kata Bahlil.

Pandangan Anies-Muhaimin

Isu keberlanjutan IKN ini kembali hangat karena menjadi materi yang kerap ditanyakan oleh banyak pihak kepada pasangan capres dan cawapres. Masa kampanye pilpres menjadi ajang artikulasi baru untuk mempertanyakan  kelayakan proyek ini untuk dilanjutkan atau tidak.

Kubu Anies – Muhaimin menjawab pertanyaan itu dengan mengkritik  program IKN itu justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru.

“Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah di sekitarnya,” ujar Anies di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Jawa Tengah, Rabu, 22 November 2023.

Anies menyatakan jika pemerintah ingin mewujudkan pemerataan, mestinya pembangunan dilakukan di semua daerah di seluruh Indonesia. Sementara dalam pembangunan IKN adalah membangun satu kota di tengah hutan. Dengan kondisi itu menurutnya antara tujuan dengan pelaksanaannya tidak sinkron.

“Kalau mau meratakan (ekonomi) Indonesia maka bangun kota kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan membangun satu kota di tengah hutan. Ini menjadi masalah dan akan menimbulkan ketimpangan baru,” kata dia.

Meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit, namun Anies menegaskan akan mengevaluasi proyek itu karena tidak sinkron antara tujuan dan pelaksanaannya.  Artinya, jika dalam evaluasi proyek itu tidak ada kelayakan maka kemungkinan untuk dihentikan cukup besar.

Terpisah, Cak Imin mengaku enggan berpindah ke Ibu Kota Nusantara dan memilih untuk tinggal di Jakarta lantaran IKN dinilai belum layak untuk ditinggali.
"Itu kan pilihan aja, lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan, entar dulu. Itu pilihan pribadi, referensi tinggal pribadi. Kalau sekarang kan enggak layak, belum layak di sana, per hari ini," kata Imin.

Jawaban Ganjar

Berbeda dengan Anies, Ganjar Pranowo  ketika ditanya soal kelanjutan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur itu hanya mengatakan Undang-Undang IKN sudah disahkan dan wajib dijalankan seluruh pejabat.

“Seluruh undang-undang yang sudah diketok harus dilaksanakan buat siapa pun yang memimpin,” kata Ganjar usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta, Senin, 27 November 2023.

Ketika ditanya apakah akan tetap melanjutkan, bekas Gubernur Jawa Tengah itu hanya mengulangi pernyataannya di atas. “Setiap undang-undang yang sudah diketok harus dilaksanakan,” kata dia.

Ganjar tidak menyebut langsung pada objeknya, tetapi hanya menyebut dasar hukum yang menjadi dasar objek itu.  Artinya, jika dia terpilih menjadi presiden, IKN bisa dilanjutkan dan bisa juga tidak.  Karena undang-undang bisa dirubah dengan kondisi dan syarat tertentu.

Namun dalam dokumen visi misi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD  tercantum janji untuk mempercepat penyelesaian IKN.

"Komitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara bertahap hingga IKN menjadi titik keseimbangan baru keadilan pembangunan sekaligus simbol Indonesia yang futuristik," dikutip dari dokumen visi misi pasangan itu.

Prabowo – Gibran 

Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan tegas akan melanjutkan proyek tersebut. Bahkan, salah satu dari 17 program prioritas pasangan itu adalah terkait IKN.

"Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)," dikutip dari dokumen visi misi pasangan ini.

Prabowo juga disebut bakal menambah anggaran untuk pembangunan IKN jika terpilih menjadi presiden Indonesia berikutnya. Di hadapan kader Gerindra, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan hal tersebut.

"Pak Prabowo bertekad akan tambah biaya pembangunan IKN. Kita ini mau pindah dari Jakarta ke Kaltim. Ini adalah sebuah tekad bersama, tekad politik yang sudah disetujui oleh semua partai dan elit politik nasional," kata Muzani mengutip siaran pers, Jumat (24/11).

Prabowo – Gibran memiliki alasan kuat untuk melanjutkan proyek IKN ini, tidak hanya karena alasan politik sebagai pasangan yang didukung Jokowi untuk melanjutkan programnya, tetapi juga alasan ekonomi. Adik Prabowo, Hasyim Joyohadikusumo adalah salah satu pengusaha yang memiliki konsesi lahan yang dijadikan lokasi untuk ibukota negara itu. (Aswan AS)