ThePhrase.id - Kasus aktif Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Pada 20 Januari 2022, Indonesia kembali mencatatkan kasus aktif harian di atas 2.000 kasus, tepatnya 2.116 kasus. Penambahan kasus ini didorong oleh meningkatnya aktivitas masyarakat serta penyebaran varian Omicron di Indonesia.
Foto: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (youtube.com/sekretariat presiden)
Dengan terus meningkatnya kasus aktif Covid-19, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa sistem kesehatan Indonesia sebetulnya sudah siap untuk menghadapi Omicron.
Namun, kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk membatasi mobilitas serta menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, ia juga mengimbau perkantoran untuk bisa kembali menerapkan Work From Home atau WFH.
"Jika ada opsi WFH masih tetap mampu mencapai tingkat produktivitas, kita serahkan kepada pimpinan untuk melakukan asesmen sendiri. Saya mengimbau opsi tersebut bisa diambil," ujar Luhut dalam keterangan pers yang dilaksanakan secara virtual pada Minggu (16/1).
Pada kesempatan yang sama ia mengungkap bahwa kebijakan ini sifatnya bukanlah wajib. Pembatasan akan tetap mengikuti level PPKM berdasarkan asesmen yang ada sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Namun, ia meyakini bahwa kebijakan ini dapat membantu menekan laju penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia. Ia berharap perkantoran dapat mengurangi kapasitas hingga 75 persen saja.
"Kami mengimbau kalau di kantor tidak perlu 100 persen, tidak perlu semua hadir. Jadi diatur saja, lihat situasinya, apakah dibikin 75 persen untuk dua minggu ke depan, itu bisa dilakukan asesmen oleh kantor masing-masing," tegasnya.
Jakarta Tunggu Arahan Pemerintah
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkap bahwa Pemprov DKI akan menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat termasuk Satgas Pusat, Kementerian Kesehatan, Kemenhub, Mendagri serta Kementerian terkait lainnya.
“Ya, itu saran dari Pak Menko, kami dukung. Tapi kami tunggu kebijakannya. Hari ini atau besok akan diputuskan," ujar Ahmad Riza di Balai Kota, Senin (17/1) dikutip dari sindonews.com.
Perlu diketahui, meski menjadi lokasi dengan jumlah Omicron tertinggi, DKI Jakarta tetap berstatus PPKM Level 2.
Evaluasi Level PPKM Dilakukan Per Pekan
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan bahwa pemerintah akan menghapus asesmen dua mingguan dan kembali menerapkan evaluasi setiap minggu terhadap perkembangan dan lonjakan kasus yang disebabkan oleh Omicron.
"Evaluasi PPKM setiap minggunya semata-mata untuk mengikuti perkembangan kasus Omicron yang diprediksi meningkat sangat cepat. Terkait dengan perubahan Level yang ada secara rinci akan dituangkan dalam Inmendagri," ujar Luhut.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan kasus varian Omicron di sejumlah negara untuk memprediksi segala kemungkinan yang terjadi ke depan. Pemerintah juga akan melakukan berbagai langkah mitigasi agar tren peningkatan kasus Omicron di Indonesia bisa lebih landai dibandingkan negara lain.
Luhut mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo juga telah mengimbau masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri terlebih dahulu, kecuali pada kebutuhan yang mendesak. Pejabat pemerintah pun saat ini telah dilarang melakukan dinas ke luar negeri dalam tiga minggu ke depan.
"Hanya kalau betul-betul perlu saja pergi ke luar negeri. Pejabat-pejabat pemerintah malah sudah dilarang untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk tiga minggu ke depan ini," katanya. [nadira]