
ThePhrase.id - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa aparatur sipil negara (ASN) dari kalangan Gen Z dan Generasi Milenial menjadi prioritas dalam proses pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke IKN.
Basuki mengatakan, hal itu karena kelompok usia tersebut dinilai lebih adaptif terhadap teknologi dan sistem kerja digital, sehingga mampu mendorong terwujudnya birokrasi yang lebih ramping, cepat, dan transparan
“ASN muda menjadi fokus pemindahan ibu kota ke IKN, generasi muda harus jadi motor penggerak perubahan,” ujar Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Rabu (7/1) dikutip Antaranews.
Menurut Basuki, pembangunan IKN tidak semata-mata menghadirkan infrastruktur fisik baru, tetapi juga menciptakan ekosistem pemerintahan dan kehidupan perkotaan yang sepenuhnya baru bagi Indonesia. Pembangunan tersebut sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal di sekitar kawasan IKN.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan kesiapan serta keselarasan langkah seluruh ASN Otorita IKN untuk mengawal transformasi kelembagaan menuju IKN sebagai pusat pemerintahan nasional pada 2028 mendatang.
ASN muda dinilai memiliki peran penting dan strategis, sebagai motor perubahan dalam membangun kawasan IKN sebagai ekosistem pemerintahan dan ekonomi yang inklusif, termasuk bagi masyarakat sekitar.
Otorita IKN juga terus menyatukan komitmen seluruh pegawai agar pembangunan ibu kota baru berjalan berkelanjutan, modern, serta berorientasi pada pelayanan publik.
“ASN yang bertugas di IKN diharapkan tidak hanya mengelola sistem, tetapi ikut membentuk wajah ibu kota baru Indonesia,” katanya.
Sebagai informasi, saat ini sekitar 1.100 pegawai telah bertugas di lingkungan Otorita IKN. Pemerintah pusat menargetkan seluruh fungsi pemerintahan nasional dapat beroperasi penuh di IKN pada tahun 2028.
Dalam kesempatan berbeda, Basuki menuturkan bahwa pembangunan IKN tahun 2026 akan menjadi penguatan strategis IKN sebagai ibu kota politik di masa yang akan datang.
“Tahun ini titik awal pembangunan kompleks lembaga negara di luar eksekutif,” kata Basuki, Senin (5/1).
Adapun kompleks lembaga negara yang dibangun pada tahun ini dari sektor legislatif dan yudikatif, termasuk gedung DPR/MPR, Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). (Rangga)