OVO Wakili Indonesia dalam Evaluasi Standar Anti-Pencucian Uang

ThePhrase.id – Perusahaan pembayaran digital unicorn pertama di Indonesia OVO, terpilih untuk turut serta mendukung upaya Indonesia untuk menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).

FATF merupakan badan anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme internasional. Pemeriksaan ini sejalan dengan fokus OVO sebagai platform pembayaran digital dan layanan finansial.

“Suatu kehormatan besar bagi OVO terpilih mengikuti proses penilaian yang dilakukan oleh tim asesor FATF. OVO senantiasa mendukung upaya pemerintah melalui kepatuhan dan penerapan aturan APU-PPT dari Bank Indonesia dan PPATK. Selain itu, ini merupakan kesempatan untuk berkontribusi lebih demi kemajuan industri dan negara, bahkan di ranah global,” ungkap Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra.

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota penuh FATF. Namun, Indonesia telah memulai upaya menjadi anggota penuh FATF sejak awal tahun 2018.

Pada tahun tersebut, Indonesia telah menerima penilaian kepatuhan atas FATF Recommendation oleh Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), di mana Indonesia resmi berstatus “Observer” sejak Juni 2018. Upaya Indonesia ini diiringi dengan peningkatan regulasi dan implementasi program anti-pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT).

Tim Asesor Mutual Evaluation Review (MER) dari FATF terdiri dari perwakilan 9 negara, akan mengunjungi Indonesia mulai 18 Juli 2022 hingga 4 Agustus 2022. Mereka akan mengevaluasi tingkat kepatuhan Indonesia dalam penerapan program APU-PPT sesuai dengan rekomendasi FATF.

Dalam proses evaluasi ini, OVO bersama dengan regulator dan perwakilan lembaga penyedia jasa keuangan industri lainnya akan terlibat dan hasil evaluasi akan menentukan keanggotaan penuh Indonesia di FATF.

“Keanggotaan penuh di FATF adalah pembuktian stabilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia, sehingga dapat membawa sejumlah manfaat termasuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana.

Ia menyebut bahwa OVO sebagai salah satu platform pembayaran digital nasional sudah konsisten melaksanakan program APU dan PPT dalam beberapa tahun terakhir. Ivan juga berharap dapat meloloskan Indonesia menjadi anggota penuh FATF, sesuai dengan cita-cita negara sejak 2018.

Digunakan masyarakat dalam melakukan transaksi dari mana saja dan kapan saja, peranan OVO sebagai platform pembayaran digital untuk menegakkan APU-PPT disebut PPATK sangat penting.

Oleh karena itu, identifikasi dan verifikasi pengguna jasa memiliki peranan yang sangat penting terutama pada perusahaan tekfin di mana tidak terjadi tatap muka dengan masyarakat. OVO terus menerapkan dan memanfaatkan inovasi serta teknologi baru untuk menjaga prinsip-prinsip APU-PPT sesuai acuan regulator.

Tak hanya itu, OVO juga mengacu kepada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, serta beradaptasi dengan praktik-praktik terbaik yang dilakukan dalam industri tekfin.

Keputusan tim asesmen FATF mengenai OVO, dan Indoensia akan disampaikan pada Plenary Meeting Februari 2023 mendatang. [fa]